Antara Kisruh Pulau Aceh-Sumut, Kontrol Kekuasaan Prabowo dan Kematian Kepala Intelejen IRAN.

Antara Kisruh Pulau Aceh-Sumut, Kontrol Kekuasaan Prabowo dan Kematian Kepala Intelejen IRAN.

#NaufalLawyer - 16 Juni 2025

Dalam perkembangan terbaru, Istana akhirnya mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo akan turun tangan menyelesaikan kisruh disintegrasi administratif empat pulau Aceh-Sumut (Panjang, Lipan, Mangkir Gadang & Mangkir Ketek) — yang dipicu kebijakan patologis (pathological policy) Tito Karnavian melalui Kepmendagri No. 300.2.2-2138/2025. Tapi sebagai pengamat kebijakan publik, kita wajib bertanya: mengapa Istana baru bersuara setelah polemik nasional berkepanjangan? Padahal DPR sudah mengingatkan risiko "pelukaan historis" masyarakat Aceh sejak pekan lalu!

Di sinilah anomali kekuasaan (power anomaly) terkuak: Bagaimana mungkin seorang menteri berani meluncurkan kebijakan disintegratif, kalau Presiden — sebagai atasan langsung — akan menganulirnya? Ini bukan sekadar salah prosedur, tapi indikasi kegagalan early warning system pemerintahan. Seperti diingatkan MS Kaban (Mantan Menhut): "Keputusan Tito adalah evil policy yang mengancam kohesi bangsa!"

Kemungkinan terburuknya jelas: Intelijen kebijakan (policy intelligence) Istana lumpuh, atau Prabowo kehilangan kendali atas kabinetnya sendiri. Ini memperkuat tesis "loyalitas terbelah" (divided loyalty) elite politik — sebagaimana diungkap LSM Setara Institute bahwa 65% menteri kabinet merupakan kader partai pendukung rezim sebelumnya.

Bapak Presiden, belajar dari tragedi Intelijen Iran yang dibabat Mossad di kamar tidurnya: kekuasaan tanpa sistem deteksi ancaman internal adalah bunuh diri politik! Jangan sampai kelemahan intelijen strategis (strategic intelligence) ini — entah karena naivete kekuasaan atau infiltrasi — membuat Anda lengah terhadap "musuh dalam selimut" (embedded threat). 

oleh : Muhammad Naufal Taftazani, S.H. - Naufal Law Office.