Pernyataan “Orang rakyat di desa enggak pakai dolar kok” Menyesatkan Rakyat!

Pernyataan “Orang rakyat di desa enggak pakai dolar kok” Menyesatkan Rakyat!

#NaufalLawyer - “Orang rakyat di desa enggak pakai dolar kok” — Pidato Presiden Prabowo Subianto, Sabtu 16 Mei 2026, saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur.

SIKAP PROTES KERAS SORBAN

Sebagai Ketua SORBAN (Solidaritas Rakyat untuk Bangsa dan Negara), saya menyatakan sikap tegas menolak narasi simplistis yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut, meski disampaikan dengan nada santai untuk menenangkan masyarakat, justru mengaburkan fakta ekonomi riil yang tengah menimpa rakyat desa dan kelas menengah bawah di seluruh Indonesia.

Rakyat desa memang tidak pernah transaksi menggunakan dolar secara langsung. Namun, setiap hari mereka tercekik dolar melalui rantai pasok impor yang tak terhindarkan. Rupiah yang melemah hingga menyentuh Rp17.600 per USD pada 15 Mei 2026 telah menjadi bom waktu bagi daya beli masyarakat.

Dampak Nyata di Tingkat Desa:

• Kedelai Impor (bahan baku tahu & tempe) terus melonjak. Harga kedelai impor sudah naik signifikan sejak April 2026 akibat pelemahan rupiah dan tekanan global, mencapai Rp10.500 – Rp12.000 per kg di berbagai daerah. Perajin tempe di Malang, Jawa Timur, dan desa-desa lain terpaksa mengecilkan ukuran produk atau menaikkan harga jual.
• Tepung Gandum Impor yang digunakan untuk mi instan, roti, dan kue-kue sederhana — makanan pokok anak-anak desa — ikut merangkak naik.
• Spare Part Mesin Pertanian (traktor, pompa air, alat panen), pupuk kimia, obat-obatan ternak, dan elektronik rumah tangga semuanya bergantung pada dolar. Biaya produksi petani melonjak, sementara harga jual hasil panen justru stagnan atau turun.
• Transportasi & Logistik naik drastis, sehingga harga barang di warung desa melambung, sementara pendapatan petani dan buruh tani tidak ikut naik.

Ini bukan sekadar fluktuasi mata uang. Ini adalah inflasi impor yang langsung menghantam perut rakyat kecil. Petani yang menanam padi atau sayur tetap harus membeli input produksi yang harganya dikendalikan dolar. Ibu-ibu rumah tangga di desa yang membeli tahu, tempe, dan mi setiap hari merasakan langsung pahitnya pelemahan rupiah.

Analisis Kritis SORBAN:

Pernyataan Presiden seolah menganggap ekonomi desa terisolasi dari pasar global. Padahal, Indonesia masih sangat bergantung impor untuk kedelai (hampir 90% kebutuhan), gandum, dan barang modal pertanian. Kegagalan mempercepat swasembada pangan selama ini membuat rakyat desa menjadi korban pertama setiap kali rupiah goyah.

Kami tidak anti-pemerintah, tetapi kami anti-pembenaran yang mengabaikan penderitaan rakyat. Narasi “pangan aman, energi aman” terdengar indah, tapi ketika harga tahu dan tempe naik dua kali lipat dalam beberapa bulan, “aman” itu hanya di mulut pejabat.

Tuntutan SORBAN kepada Pemerintah:

1. Transparansi penuh kebijakan moneter, cadangan devisa, dan intervensi Bank Indonesia.
2. Percepatan nyata program swasembada kedelai, gandum, dan pupuk nasional dengan target jelas dan anggaran yang diawasi rakyat.
3. Perlindungan harga pokok bagi petani dan perajin kecil melalui subsidi tepat sasaran dan buffer stock yang efektif.
4. Stop narasi pembenaran yang meremehkan dampak ekonomi terhadap rakyat desa.
5. Evaluasi menyeluruh kebijakan fiskal dan utang luar negeri yang berpotensi memperlemah rupiah lebih lanjut.

Rakyat desa bukan bodoh. Mereka tahu betul bahwa ketika harga bahan pokok naik, anak-anak mereka yang akan kelaparan, sekolah mereka yang terancam putus, dan mimpi masa depan yang semakin jauh.

SORBAN akan terus mengawal isu ini. Kami siap mendengar aspirasi rakyat desa dan mendorong perubahan kebijakan yang berpihak pada kedaulatan ekonomi rakyat.

Baca selengkapnya di : www.NaufalLawyer.com

#NaufalLawyer - Muhammad Naufal Taftazani, S.H.

#SORBAN #PrabowoHarusDengar #RupiahMelemah #InflasiImpor #HargaTahuTempeNaik #KemandirianPangan #SolidaritasRakyat