Pro dan Kontra Peradilan Cepat (Tipiring) dalam Kasus Andrei Fadeev di Banyuwangi Mengapa Protes yang Ditujukan kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi Dinilai Kurang Tepat?

 Pro dan Kontra Peradilan Cepat (Tipiring) dalam Kasus Andrei Fadeev di Banyuwangi

Mengapa Protes yang Ditujukan kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi Dinilai Kurang Tepat?

Oleh: Muhammad Naufal Taftazani, S.H.

Founder NaufalLawyer.com – Gerakan Masyarakat Anti Mafia Hukum (GERAM)

Kasus penganiayaan ringan yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA) asal Rusia, Andrei Fadeev, dan warga Banyuwangi, Moh. Surohadinoto, di depan Pintu Masuk Pantai Boom Marina kembali menjadi sorotan publik.

Kasus ini diselesaikan dengan sangat cepat melalui mekanisme Peradilan Cepat (Tipiring) dengan Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Hanya dalam waktu 44 hari (29 Maret – 12 Mei 2026), tersangka telah divonis denda Rp2.000.000,00 ditambah biaya perkara Rp5.000,00.

Meski secara prosedur formal terlihat tepat, penyelesaian kasus ini memicu pro dan kontra di masyarakat. Tak sedikit yang melayangkan protes langsung ke Pengadilan Negeri Banyuwangi. Namun, apakah protes tersebut tepat sasaran?

Berikut analisis hukum komprehensif berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Cepat (BAP) yang ada.

1. Ringkasan Fakta Kasus

Pada Minggu, 29 Maret 2026 pukul ±09.00 WIB, terjadi perkelahian fisik antara Andrei Fadeev dan Moh. Surohadinoto. Perselisihan bermula dari keluhan Fadeev terhadap volume sound system milik korban yang dinilai terlalu keras.

Menurut BAP:

• Tersangka mengklaim dirinya membela diri setelah didorong, dipukul, dan ditendang lebih dulu oleh korban.
• Korban menyatakan Fadeev yang lebih dulu mencabut kabel speaker dan memukul wajahnya sebanyak dua kali.
• Saksi security (Tino Bagas Saputra) melihat kedua belah pihak saling mendorong dan memukul.
• Visum et Repertum dokter menyatakan luka korban hanya berupa kemerahan dan nyeri tekan pada hidung (±1 cm), tergolong luka ringan.

Barang bukti yang diajukan hanya satu flashdisk berisi rekaman CCTV dan satu kemeja ZARA yang robek.

2. Pro: Mengapa Peradilan Cepat Dianggap Tepat?

Secara hukum formal, penggunaan mekanisme Tipiring memiliki dasar yang kuat:

• Luka korban sangat ringan → sesuai definisi Pasal 471 ayat (1) KUHP.
• Ahli Pidana (Dr. Alfons Zakaria, S.H., LLM.) secara tegas menyatakan perbuatan tersangka memenuhi unsur Pasal 471 dan tidak memenuhi unsur Pasal 466 (penganiayaan biasa).
• Barang bukti sederhana dan tersangka mengakui fakta pokok serta bersedia diadili secara cepat.
• Peradilan Cepat memang dirancang untuk perkara ringan agar memberikan kepastian hukum yang cepat dan meringankan beban peradilan.

Dari sisi efisiensi, penyelesaian dalam 44 hari ini sesuai semangat reformasi KUHP yang ingin mempercepat penyelesaian perkara tipiring.

3. Kontra: Kritik yang Muncul di Masyarakat

Meski prosedur terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan substansial yang menjadi sorotan:

• Konflik keterangan yang tajam antara tersangka dan korban belum diuji secara mendalam.
• Rekaman CCTV sebagai barang bukti utama tidak dianalisis secara transparan (tidak ada rekonstruksi frame-by-frame).
• Klaim pembelaan diri (Pasal 49 KUHP) oleh tersangka tampaknya diterima, namun tetap dijatuhi pidana tanpa penjelasan yang memadai mengapa ayunan tangan kiri dua kali dianggap melebihi batas pembelaan diri.
• Denda Rp2 juta dinilai terlalu simbolis bagi seorang pengusaha Yacht Club, namun terasa tidak memadai bagi korban yang mengalami luka fisik dan kerusakan harga diri.
• Status tersangka sebagai WNA menimbulkan persepsi publik: apakah ada perlakuan khusus atau justru kasus ini sengaja dipercepat agar tidak menjadi isu besar bagi pariwisata Banyuwangi?

4. Protes ke Pengadilan Negeri Banyuwangi: Kurang Tepat

Banyak pihak yang menyampaikan protes langsung kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi karena kasus ini diproses dengan Tipiring. Protes ini secara hukum kurang tepat.

Menurut ketentuan hukum acara pidana:

• Kewenangan melakukan pemeriksaan cepat dan menentukan pasal berada pada Penyidik Kepolisian (dalam hal ini Polres Banyuwangi).
• Kewenangan melimpahkan perkara dengan mekanisme Tipiring berada pada Penuntut Umum Kejaksaan.
• Pengadilan Negeri hanya melaksanakan persidangan sesuai berkas yang telah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Pengadilan tidak berwenang menolak Tipiring apabila syarat formil dan materil telah terpenuhi. Oleh karena itu, jika masyarakat keberatan dengan penggunaan mekanisme Peradilan Cepat, protes seharusnya lebih tepat ditujukan kepada Polres Banyuwangi dan Kejaksaan Negeri Banyuwangi.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Secara hukum formal, penyelesaian kasus Andrei Fadeev melalui Peradilan Cepat sudah sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun secara substansi, kasus ini meninggalkan pertanyaan besar: apakah “kecepatan” telah mengorbankan “keadilan yang dirasakan” oleh masyarakat?

Kasus ini menjadi contoh klasik bagaimana mekanisme Tipiring yang memang dirancang untuk perkara ringan dapat menimbulkan kontroversi ketika melibatkan WNA dan persepsi publik tentang transparansi penegakan hukum.

Rekomendasi:

1. Dalam perkara serupa, sebaiknya dilakukan rekonstruksi CCTV secara terbuka.
2. Klaim pembelaan diri perlu diuji lebih mendalam sebelum vonis dijatuhkan.
3. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan komunikasi publik agar tidak muncul persepsi “keadilan dua mata”.

Keadilan bukan hanya soal cepat atau lambat, melainkan seberapa transparan dan akuntabel prosesnya.