566 Korban Dugaan Keracunan MBG Sidoarjo, Dapur Kalitengah Disuspensi 30 Hari

Sidoarjo, 2 September 2026 — Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mencatat 566 orang mengalami gejala dalam peristiwa dugaan keracunan yang berkaitan dengan konsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin. Dari jumlah tersebut, 88 orang masih menjalani perawatan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memastikan tidak ada korban meninggal dunia.

Peristiwa bermula pada Selasa, 1 September 2026, setelah makanan MBG didistribusikan kepada santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam di Desa Putat, Tanggulangin. Serka Andik selaku pendamping SPPG menerangkan makanan dikirim sekitar pukul 10.00 WIB dan biasanya dibagikan sekitar pukul 12.00 WIB. Sebanyak 1.010 porsi dilaporkan disediakan untuk siswa-siswi Madrasah Aliyah dan MTs Manbaul Hikam. Menu hari itu terdiri atas nasi putih, telur orak-arik, tumis buncis dan baby corn, tempe bumbu Bali, serta apel.

Beberapa jam setelah makanan dikonsumsi, santri mulai mengeluhkan gangguan kesehatan seperti mual, muntah, pusing, sakit perut, dan diare. Para korban kemudian dievakuasi ke sejumlah fasilitas kesehatan di Sidoarjo. Jumlah korban terus berubah selama proses pendataan dan penanganan hingga Dinkes Sidoarjo memperbaruinya menjadi 566 orang pada Rabu, 2 September 2026.

Data korban meningkat, tetapi penyebab belum boleh disimpulkan

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina menerangkan angka 566 berasal dari data sebelumnya sebanyak 531 orang ditambah puluhan korban yang kembali dievakuasi pada Rabu. Bupati Sidoarjo Subandi kemudian menyatakan 88 orang masih dirawat dan 478 lainnya telah kembali atau selesai menjalani penanganan. Kondisi pasien yang masih dirawat secara umum disebut stabil.

Terdapat perbedaan angka dengan pembaruan Badan Gizi Nasional. Dalam keterangan yang diberitakan ANTARA pada pukul 15.35 WIB, BGN menyebut data investigasi yang mereka terima mencatat 512 orang terdampak, sekitar 80 masih dirawat dan 120 masih dalam observasi. Perbedaan tersebut perlu dibaca sebagai perbedaan basis atau waktu pembaruan data, bukan digunakan untuk menghapus salah satu keterangan. Dalam artikel ini, angka 566 digunakan sebagai data terakhir Dinkes dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang tersedia saat pemeriksaan dilakukan.

Yang jauh lebih penting, penyebab pasti gangguan kesehatan belum diumumkan. BGN menyatakan investigasi dilakukan bersama dinas kesehatan dan hasilnya akan diumumkan setelah pemeriksaan selesai. Karena itu, belum ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa satu bahan makanan tertentu, satu proses tertentu, ataupun seorang individu tertentu menjadi penyebab kejadian tersebut.

Dalam sumber yang diperiksa sampai sore 2 September 2026, juga belum terdapat informasi mengenai penetapan seseorang sebagai tersangka dalam perkara ini. Tindakan konkret yang sudah diumumkan BGN berada pada ranah administratif dan investigatif.

SPPG Kalitengah disuspensi, padahal disebut telah memiliki SLHS

BGN menjatuhkan suspend berat selama 30 hari kepada SPPG Sidoarjo Tanggulangin Kalitengah. Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana juga menyatakan pihaknya mengusulkan kepala SPPG tersebut diganti. Langkah itu dilakukan sembari investigasi penyebab kejadian berlangsung.

Menariknya, Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo menyebut SPPG Kalitengah telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS. Pemeriksaan setelah kejadian tetap menghasilkan sejumlah catatan terhadap sarana-prasarana dan aspek operasional yang perlu diperbaiki.

Bupati Sidoarjo juga menyampaikan persoalan yang lebih luas. Dari 170 SPPG yang disebut berdiri di Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 31 menurut keterangannya belum mengantongi izin. Namun, pernyataan mengenai 31 SPPG tersebut tidak boleh disamakan dengan status SPPG Kalitengah karena SPPG yang menjadi pusat investigasi kasus ini justru disebut telah memiliki SLHS.

Fakta ini menunjukkan satu hal penting: dokumen kelayakan merupakan instrumen pengendalian, tetapi keamanan pangan pada akhirnya harus dibuktikan melalui pelaksanaan standar setiap hari.

Keselamatan pangan harus diperiksa dari dapur sampai makanan dikonsumsi

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis memasukkan pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan sebagai bagian tata kelola program MBG.

Lebih khusus lagi, Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Sistem Penjaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan di Lingkungan BGN mengatur keamanan pangan pada seluruh rantai MBG, mulai dari pengadaan, penyimpanan, pengolahan, pemorsian, pengangkutan hingga penyajian. Peraturan tersebut juga mewajibkan SPPG memiliki SLHS serta mengatur mekanisme pembinaan dan pengawasan.

Peraturan BGN tersebut juga membuka kemungkinan sanksi terhadap SPPG berupa pemberhentian sementara produksi dan distribusi MBG, rekomendasi pencabutan SLHS, sampai penghentian permanen melalui pemutusan kerja sama apabila berdasarkan pengawasan ditemukan pelanggaran, keracunan makanan, atau keadaan lain sebagaimana diatur di dalamnya.

Kerangka tersebut berjalan bersama rezim keamanan pangan nasional dalam PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan yang telah diubah melalui PP Nomor 1 Tahun 2026. Prinsipnya jelas: pangan harus aman sepanjang rantai pangan, bukan hanya pada saat izin atau sertifikat diterbitkan.

Saya, Muhammad Naufal Taftazani, S.H., juga selaku Ketua Solidaritas Rakyat untuk Bangsa dan Negara (SORBAN), melihat kejadian Sidoarjo ini harus menjadi ujian serius terhadap mekanisme pengawasan MBG.

Program yang menyasar anak-anak dan dibiayai dengan uang publik tidak boleh puas pada indikator berapa dapur berdiri atau berapa porsi berhasil dikirim. Ukurannya harus lebih keras: apakah makanan benar-benar aman ketika masuk ke mulut penerima.

SLHS penting, tetapi sertifikat bukan jaminan bahwa risiko berhenti muncul setelah kertas diterbitkan. Higiene pekerja, bahan baku, suhu, waktu memasak, penyimpanan, pemorsian, perjalanan distribusi, waktu konsumsi, kebersihan peralatan, air, serta disiplin SOP harus diawasi sebagai satu rantai.

Karena itu, saya mendorong agar hasil pemeriksaan laboratorium, kronologi proses produksi, evaluasi SOP, temuan pengawasan, serta tindakan korektif terhadap SPPG Kalitengah diumumkan secara terang setelah investigasi selesai.

Transparansi tersebut tidak boleh dipandang sebagai serangan terhadap program MBG. Justru keterbukaan diperlukan agar program tidak kehilangan kepercayaan penerima manfaat.

Pada saat yang sama, tidak tepat mencari orang untuk disalahkan sebelum bukti diperoleh. Sanksi administratif berupa suspend tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana ataupun kesalahan pribadi seseorang. Apabila pemeriksaan kemudian menemukan pelanggaran, pertanggungjawaban harus ditempatkan sesuai bukti, kewenangan, dan hukum yang berlaku.

Yang harus dihindari adalah pola sebaliknya: setelah korban pulang dan pemberitaan mereda, investigasi ikut menghilang. Sebanyak 566 orang yang tercatat mengalami gejala adalah alasan yang cukup kuat bagi negara untuk memastikan apa yang gagal, siapa yang memiliki kewenangan mengawasi bagian tersebut, dan bagaimana kegagalan serupa dicegah.

Referensi:

1. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo — Bupati Sidoarjo Pastikan Tak Ada Yang Meninggal, Santri Korban Dugaan Keracunan Dilayani Maksimal — 1 September 2026 — Tautan langsung
2. CNN Indonesia — Korban Keracunan MBG Sidoarjo Tembus 566 Orang, 88 Masih Dirawat — 2 September 2026 — Tautan langsung
3. detikJatim — Update Keracunan MBG Ponpes Manbaul Hikam Sidoarjo: Korban 566 Orang — 2 September 2026 — Tautan langsung
4. ANTARA Jawa Timur — Bupati: 88 Santri Korban Dugaan Keracunan di Sidoarjo Masih Dirawat — 2 September 2026 — Tautan langsung
5. ANTARA — BGN “Suspend” Berat SPPG Sidoarjo Tanggulangin Penyebab Keracunan MBG — 2 September 2026 — Tautan langsung
6. detikJatim — Ini Catatan BGN Usai Sidak SPPG Kalitengah yang Ternyata Punya SLHS — 2 September 2026 — Tautan langsung
7. BPK RI — Peraturan BGN Nomor 4 Tahun 2026 tentang Sistem Penjaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan — berlaku 8 April 2026 — Tautan langsung
8. BPK RI — Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG — 17 November 2025 — Tautan langsung
9. BPK RI — PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan — 26 Desember 2019 — Tautan langsung
10. BPK RI — PP Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 86 Tahun 2019 — 5 Januari 2026 — Tautan langsung

Catatan akhir penulis:

Muhammad Naufal Taftazani, S.H. | Naufal Lawyer | Pengacara Banyuwangi | Solidaritas Rakyat untuk Bangsa dan Negara (SORBAN)

Dukung kami terus menyuarakan keadilan dan advokasi hukum untuk rakyat.

Klik dukungan:
teer.id/naufallawyer