Banjir Deli Serdang dan Karhutla: Pemerintah Diminta Perkuat Mitigasi

Jakarta, 9 November 2026 — BNPB melaporkan banjir di Deli Serdang yang berdampak pada 546 keluarga setelah hujan deras memicu luapan sungai dan jebolnya tanggul pada 7 November, sementara kebakaran lahan juga dilaporkan di Gowa dan Mamasa pada 7–8 November. Dalam pembaruan situasi 9 November, sebagian genangan di Deli Serdang masih tersisa dan pemadaman di beberapa titik karhutla baru selesai. Perkembangan ini mendesak karena pemerintah perlu memastikan peringatan, kesiapan layanan, dan perlindungan warga berjalan sebelum bencana membesar.

Banjir dan api memperlihatkan pekerjaan mitigasi belum boleh berhenti

Menurut BNPB, hujan berintensitas tinggi menyebabkan Sungai Batang Kuis meluap dan tanggul sepanjang enam meter jebol di Desa Sugiharjo, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang. Sebanyak 546 kepala keluarga dan 546 rumah terdampak. Pemerintah kabupaten menetapkan status Siaga Darurat Bencana Geo-Hidrometeorologi sejak 27 Oktober hingga 9 November 2026. Pada 8 November, air berangsur surut, tetapi BNPB masih mencatat genangan 5–40 sentimeter di beberapa dusun.

BNPB juga melaporkan kebakaran sekitar satu hektare di Desa Pattapang, Gowa, pada 8 November dan sekitar tiga hektare di Mamasa pada 7 November. Api di Gowa padam pada hari yang sama. Di Mamasa, pemadaman dan pendinginan dilanjutkan untuk memastikan tidak ada bara yang menyulut kebakaran kembali; penyebabnya masih dalam penyelidikan. Rincian ini menggambarkan kebutuhan respons yang berbeda: banjir membutuhkan perlindungan warga, perbaikan tanggul dan pemulihan lingkungan, sedangkan karhutla membutuhkan pemantauan, pemadaman aman, serta pencegahan pembakaran.

Pada 9 November BNPB menjelaskan pengembangan sistem pemantauan karhutla yang menggabungkan titik panas, luas terbakar, dan data perizinan atau pengelolaan lahan. Menurut paparan BNPB, pantauan hingga 8 November pukul 18.00 WIB mencatat 2.529 titik panas, 976 titik api, 5.335 hektare area terbakar dan sekitar 1.925 hektare yang belum padam. Titik panas satelit tetap merupakan indikasi yang harus ditindaklanjuti; BNPB sendiri mengatakan pemetaan lahan perlu verifikasi langsung bersama pemda dan instansi terkait.

Peringatan musiman juga perlu dibaca secara cermat. BMKG memprediksi musim hujan 2026/2027 mulai di banyak zona pada November dan Desember, sementara awal musim di mayoritas zona diperkirakan lebih lambat dari normal. Prediksi musiman tidak meniadakan hujan sangat lebat setempat. BNPB telah menerbitkan delapan langkah kesiapsiagaan untuk kepala daerah, dari peta kawasan rawan, kesiapan personel dan logistik, pemantauan peringatan BMKG, posko, edukasi warga, sampai pemeriksaan sistem peringatan dini dan infrastruktur pengendali banjir.

SORBAN meminta kesiapan pemerintah terasa sampai tingkat desa

Sebagai advokat dan penulis editorial, saya menilai pengumuman siaga dan peta risiko baru bermakna jika berubah menjadi tindakan yang bisa dirasakan warga. Banjir yang masih menyisakan genangan menuntut pemerintah daerah memastikan jalur evakuasi dapat digunakan, kelompok rentan terdata, posko dan logistik siap, serta informasi tentang kondisi sungai dan tanggul disampaikan dengan cepat. Perbaikan tanggul perlu diikuti pemeriksaan menyeluruh agar kerusakan serupa tidak hanya ditambal sementara.

Pemerintah juga perlu menguji rantai peringatan dari BMKG, BNPB, BPBD sampai aparat desa dan warga. Informasi harus jelas: wilayah yang berisiko, waktu pembaruan, tindakan yang perlu dilakukan, lokasi aman, dan kanal pelaporan. Kesiapsiagaan tidak boleh berhenti pada unggahan media sosial atau surat edaran yang sulit ditemukan saat jaringan dan listrik terganggu. Simulasi evakuasi, pemangkasan pohon rawan tumbang, pembersihan saluran, pengecekan alat komunikasi, dan dukungan bagi warga lanjut usia, penyandang disabilitas, anak-anak serta warga yang tinggal dekat aliran air harus menjadi rutinitas.

SORBAN meminta pemerintah pusat dan daerah menjaga kewaspadaan, memastikan anggaran serta personel siap sebelum keadaan darurat, dan membuka informasi perkembangan penanganan secara berkala. Sistem pemantauan karhutla yang sedang dikembangkan patut digunakan untuk mempercepat pengecekan dan koordinasi, tetapi peta tidak boleh menjadi dasar tuduhan tanpa pemeriksaan lapangan. Setiap indikasi harus ditindaklanjuti secara transparan, dengan hasil verifikasi dan langkah koreksi yang dapat diawasi publik.

UU Penanggulangan Bencana mewajibkan kesiapsiagaan dan koordinasi

UU No. 24 Tahun 2007 menempatkan pemerintah dan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab penanggulangan bencana. Kerangka itu mencakup tahapan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana; PP No. 21 Tahun 2008 mengatur penyelenggaraannya. Artinya, tugas tidak selesai saat api padam atau air surut. Pemerintah perlu merencanakan pengurangan risiko, menyiapkan peringatan, sumber daya, jalur evakuasi, penanganan darurat, serta pemulihan.

Surat Edaran Kepala BNPB No. 4 Tahun 2026 mempertegas arahan kesiapsiagaan musim hujan kepada kepala daerah, termasuk pemetaan risiko, kesiapan peralatan dan logistik, pemantauan BMKG, posko, edukasi, pengujian peringatan dini, perawatan saluran serta pelaporan. BNPB mengoordinasikan tingkat nasional, sedangkan pemda dan BPBD memiliki peran langsung dalam kesiapan wilayah, layanan darurat, komunikasi, dan perlindungan warga. Integrasi data untuk memantau kebakaran harus disertai verifikasi lapangan, pembagian kewenangan, dan jejak tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah pusat dan daerah perlu menerbitkan daftar kesiapan yang konkret untuk wilayah rawan, menjelaskan siapa melakukan apa, menguji sistem peringatan bersama masyarakat, dan menyediakan informasi yang dapat diakses kelompok rentan. Warga pun perlu mengikuti kanal resmi BMKG/BNPB/BPBD, segera melapor bila menemukan api atau bahaya, serta menyiapkan kebutuhan darurat keluarga. Banjir dan karhutla pada awal November adalah pengingat bahwa kesiapsiagaan harus berlangsung setiap hari—dan pemerintah wajib memastikan perlindungan itu hadir sebelum warga menghadapi keadaan darurat.

Catatan akhir: Muhammad Naufal Taftazani, S.H. — advokat dan penulis editorial NaufalLawyer. Editorial 9 November 2026.

Referensi

1. BNPB, “Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air 9 November 2026”, 9 November 2026.
2. BNPB, “BNPB Kembangkan Sistem Pelacakan Karhutla, Petakan Titik Kebakaran hingga Pemegang Izin Lahan”, 9 November 2026.
3. BNPB, “BNPB Terbitkan Delapan Langkah Kesiapsiagaan Hadapi Musim Hujan 2026–2027”, 1 November 2026.
4. BMKG, “Prediksi Musim Hujan 2026–2027 di Indonesia”, 2 Oktober 2026.
5. Kompas.com, “Bertambah 10, BNPB Catat 2.295 Kejadian Bencana di Indonesia hingga 4 November”, 4 November 2026.
6. Liputan6.com, “Kebakaran Hutan Dominasi 10 Bencana Baru, 6 Provinsi Jadi Perhatian”, 4 November 2026.
7. BPK RI, JDIH, UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Muhammad Naufal Taftazani | www.naufallawyer.com | Solidaritas Rakyat untuk Bangsa dan Negara (SORBAN)