Gibran Sampaikan Niat Mundur, NaufalLawyer Dukung Jalan Konstitusional

JAKARTA, 11 November 2026 — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan pada Selasa, 10 November. Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan pertemuan berlangsung sekitar dua setengah jam dan membahas dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA) mengenai dokumen pendidikan Gibran. Niat itu belum sama dengan pengunduran diri resmi: pada malam yang sama, Menko Yusril Ihza Mahendra menyatakan Gibran masih menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden. Perkembangan ini mendesak karena kepastian status jabatan menyangkut kepercayaan publik sekaligus tertib konstitusi.

Putusan MK dan MA Menyorot Dokumen, tetapi Belum Mengosongkan Kursi Wapres

Polemik dokumen pendidikan Gibran memasuki babak penting melalui dua putusan yang berbeda perkara dan akibat hukumnya. Pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA. Namun, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum. Mahkamah juga menyebut tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya melalui petitum perkara tersebut.

Pada 30 Oktober, MA mengambil langkah berbeda dalam perkara tata usaha negara Nomor 742 K/TUN/2026. Kasasi yang diajukan H.M. Subhan dikabulkan. MA menyatakan tidak sah Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 dan mewajibkan pejabat penerbit mencabutnya. Dalam pertimbangannya, MA menilai dokumen yang mendasari surat itu tidak membuktikan bahwa Gibran telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu yang setara SMA.

Salinan lengkap putusan MA dipublikasikan pada 10 November, bertepatan dengan pertemuan Gibran dan Prabowo. Menurut keterangan Prasetyo Hadi, Gibran menyatakan niat mundur menghadapi dinamika tersebut. Prasetyo mengatakan Prabowo tidak menolak niat itu, sembari memberi masukan agar Gibran melanjutkan langkah hukum untuk menjelaskan dokumen pendidikannya. Gibran kemudian menyampaikan bahwa ia menghormati kritik publik dan tidak ingin situasi menjadi polemik politik berkepanjangan.

Fakta hukum itu perlu disampaikan dengan cermat. Putusan MA membatalkan surat penyetaraan yang diterbitkan pejabat kementerian; putusan tersebut bukan vonis pidana terhadap Gibran. Putusan MK memuat temuan mengenai bukti dalam perkara, tetapi permohonan berakhir tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum. Keduanya tidak otomatis memberhentikan Wakil Presiden. Per 10 November, Yusril menegaskan Gibran masih bertugas dan belum ada kekosongan jabatan.

Pengunduran Diri Menjadi Jawaban Paling Tegas atas Krisis Kepercayaan

Saya, Muhammad Naufal Taftazani, S.H., sebagai advokat dan penulis editorial NaufalLawyer, mendukung Gibran turun dari jabatan Wakil Presiden melalui pengunduran diri resmi. Ketika dua putusan pengadilan telah menempatkan dokumen yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan dalam sorotan serius, publik berhak memperoleh jawaban yang melampaui pernyataan bahwa proses masih berjalan. Jabatan publik menuntut keterbukaan dan kepercayaan; ketidakpastian yang terus dibiarkan justru memperpanjang keraguan terhadap proses pencalonan dan pengawasan syarat pejabat.

Gibran telah menyampaikan niatnya sendiri kepada Presiden. Langkah berikutnya seharusnya jelas, tertulis, dan diproses melalui lembaga yang berwenang. Pengunduran diri bukan pengakuan melakukan tindak pidana. Ia dapat menjadi keputusan tanggung jawab politik untuk meredakan polemik dan memberi ruang bagi penyelesaian administrasi maupun hukum tanpa menjadikan jabatan sebagai tameng dari pertanyaan publik.

Jika niat itu tidak dilanjutkan, DPR tidak seharusnya membiarkan perkara kehilangan arah. Fungsi pengawasan dan mekanisme konstitusional perlu dijalankan berdasarkan bukti, bukan tekanan massa atau kesimpulan yang melampaui putusan. NaufalLawyer mendukung langkah agar Gibran turun dari jabatan, baik melalui pengunduran diri yang resmi maupun proses pemberhentian yang sah jika syarat konstitusionalnya terbukti. Yang dibutuhkan ialah kepastian, bukan polemik tanpa ujung.

Pengunduran Diri dan Pemakzulan Menempuh Jalur Konstitusional Berbeda

UUD 1945 menyediakan jalur yang berbeda untuk pengunduran diri dan pemberhentian. Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden. Karena itu, niat yang disampaikan dalam pertemuan belum dapat diperlakukan sebagai kekosongan jabatan; langkah formal dan status resminya perlu diumumkan secara terbuka.

Pemakzulan diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat. Prosesnya melibatkan pendapat DPR, pemeriksaan MK, lalu keputusan MPR. Putusan MA tentang surat penyetaraan dan pertimbangan MK mengenai bukti merupakan bahan hukum yang relevan bagi penilaian lembaga berwenang, tetapi tidak menggantikan tahapan tersebut. UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, khususnya Pasal 46–49, mengatur pengisian jabatan Wapres yang kosong.

Pemerintah dan lembaga perwakilan perlu menjelaskan tindak lanjut putusan MA, memastikan pencabutan surat dilaksanakan, dan menerangkan jalur formal yang tersedia kepada publik. Gibran sebaiknya menuntaskan niat mundurnya melalui proses resmi; bila ia tetap menjabat, DPR perlu menilai dasar konstitusional secara terbuka dan bertanggung jawab. Kejelasan adalah tuntutan minimum dalam perkara yang menyangkut syarat jabatan tertinggi negara.

Muhammad Naufal Taftazani, S.H. Advokat dan penulis editorial NaufalLawyer Tanggal editorial: 11 November 2026

Referensi

1. Mahkamah Konstitusi RI, “MK Tidak Menemukan Bukti Gibran Memiliki Ijazah SLTA atau Sederajat”, 6 Oktober 2026.
2. Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, diputus 30 Oktober 2026; salinan dipublikasikan 10 November 2026.
3. ANTARA News Bali, “Simak putusan lengkap Mahkamah Agung soal suket Gibran”, 11 November 2026.
4. Associated Press, “Indonesia’s vice president offers resignation as questions mount over his eligibility”, 10 November 2026.
5. ANTARA News Megapolitan, “Yusril: Gibran masih jalankan tugas sebagai wakil presiden”, 10 November 2026.
6. MPR RI, “Buku Panduan Pemasyarakatan UUD NRI Tahun 1945”, Pasal 8 ayat (2).
7. JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI, UUD 1945, Pasal 7A–7B.
8. BPK RI, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, Pasal 46–49.

Muhammad Naufal Taftazani | www.naufallawyer.com | Solidaritas Rakyat untuk Bangsa dan Negara (SORBAN)