PT Surabaya Menguatkan Putusan PN Banyuwangi, Kepastian Hukum Jadi Sorotan

SURABAYA, 12 November 2026 — Pengadilan Tinggi Surabaya pada Rabu, 11 November 2026, menerima secara formal permohonan banding dalam perkara Nomor 939/PDT/2026/PT SBY dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 291/Pdt.G/2025/PN Byw. Majelis menyetujui pertimbangan tingkat pertama mengenai asas nebis in idem berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata. Pembaruan ini penting karena menunjukkan bahwa kepastian hukum juga bergantung pada penghormatan terhadap sengketa yang telah diputus secara berkekuatan hukum tetap.

Banding diterima secara formal, putusan PN tetap dikuatkan

PN Banyuwangi pada 14 September 2026 menolak provisi dan seluruh gugatan dalam perkara tersebut. Para Penggugat mengajukan banding pada 24 September 2026. Dalam berkas perkara, permohonan dan memori banding tercatat diajukan pada tanggal itu; kontra memori dari Terbanding II, III, IV, dan VII diajukan pada 1 Oktober, dengan permohonan agar putusan PN dikuatkan dan banding ditolak. Para pihak juga memperoleh kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) pada 6 Oktober.

PT Surabaya menilai banding diajukan sesuai tenggang waktu, tata cara, dan syarat formal sehingga dapat diterima. Namun, setelah memeriksa berkas serta memori banding, majelis menyetujui pertimbangan PN Banyuwangi. Amar banding menguatkan putusan tingkat pertama yang menolak seluruh gugatan dan membebankan biaya perkara tingkat pertama Rp1.784.000. Biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan Rp150.000.

Perbedaan antara penerimaan formal dan hasil pokok perkara perlu dipahami dengan jernih. Permohonan dapat diterima untuk diperiksa tanpa berarti dalil Pembanding dikabulkan. Dalam perkara ini, putusan yang berlaku pada tingkat banding tetaplah penguatan atas putusan PN.

Kepastian hukum perlu berjalan bersama akses ke pengadilan

Saya memandang putusan ini sebagai pengingat bahwa akses terhadap pengadilan dan kepastian hukum bukan dua hal yang saling meniadakan. Setiap pihak berhak menempuh upaya hukum menurut aturan. Pada saat yang sama, sengketa yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap tidak semestinya terus diajukan kembali jika syarat-syarat hukum untuk menyatakan perkara sama telah terpenuhi.

Penerapan prinsip tersebut penting bagi para pihak maupun masyarakat. Proses hukum membutuhkan ruang untuk menguji dalil, tetapi juga harus memiliki batas yang jelas agar hasil putusan dapat dipercaya dan tidak terus berubah melalui pemeriksaan berulang atas pokok sengketa yang sama.

Dalam perkara ini, Firma Barometer Hukum Indonesia tercatat mendampingi Terbanding II–IV, sementara saya bersama rekan kuasa mendampingi Terbanding VII. Putusan banding mencatat adanya kontra memori dari para Terbanding tersebut. Pendampingan litigasi yang bertanggung jawab bertumpu pada pembacaan riwayat perkara, penyusunan tanggapan berdasarkan berkas, dan penghormatan terhadap kewenangan majelis untuk memutus.

Pasal 1917 KUHPerdata menjadi dasar pertimbangan banding

PT Surabaya menyetujui pertimbangan bahwa perkara 291/Pdt.G/2025/PN Byw mengandung nebis in idem karena objeknya dinilai sama dengan perkara terdahulu Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Byw, yang diputus PN Banyuwangi pada 5 Agustus 2024 dan telah berkekuatan hukum tetap serta bersifat positif. Pertimbangan banding merujuk Pasal 1917 KUHPerdata dan yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana tercantum dalam putusan.

Asas nebis in idem menjaga agar perkara yang memenuhi kesamaan hukum yang disyaratkan tidak diperiksa tanpa batas. Penerapannya tetap harus dibaca melalui pertimbangan dan amar pengadilan, bukan ditarik menjadi kesimpulan yang lebih luas daripada yang diputus. Putusan banding ini menguatkan putusan PN; dokumen yang ditelaah tidak menyatakan bahwa majelis banding menetapkan kembali siapa pemilik sah tanah yang menjadi objek perkara.

Karena itu, setiap langkah lanjutan perlu berangkat dari salinan putusan lengkap, tanggal pemberitahuannya, serta penilaian kuasa hukum atas upaya dan tenggat yang tersedia. Ketelitian tersebut menjaga hak para pihak sekaligus memastikan kepastian hukum berjalan sesuai prosedur.

Kesimpulan: Putusan banding PT Surabaya menguatkan putusan PN Banyuwangi dan menegaskan pentingnya membaca amar, pertimbangan, serta tenggat secara utuh sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.

Catatan akhir: Muhammad Naufal Taftazani, S.H., advokat dan penulis editorial NaufalLawyer. Tanggal editorial: 12 November 2026.

Referensi

1. Pengadilan Tinggi Surabaya, Putusan Nomor 939/PDT/2026/PT SBY, 11 November 2026.
2. Pengadilan Negeri Banyuwangi, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2025/PN Byw, 14 September 2026, sebagaimana dikutip dalam putusan banding.
3. Mahkamah Agung RI/MariNews, “Yurisprudensi: Penerapan Ne Bis In Idem dalam Perkara Perdata”, 15 Agustus 2025.
4. Barometer Hukum Indonesia, “PN Banyuwangi Tolak Gugatan atas Objek yang Pernah Disengketakan, Nebis in Idem Jadi Dasar”, 15 September 2026 (artikel sebelumnya).

Muhammad Naufal Taftazani | www.naufallawyer.com | Firma Barometer Hukum Indonesia (BHI Law Firm)