KTT ASEAN Manila 2026: Asap Lintas Batas Harus Berujung pada Akuntabilitas

Ilustrasi KTT ASEAN Manila 2026, kabut asap lintas batas, lambang ASEAN dan bendera 11 negara anggota

MANILA/JAKARTA, 15 November 2026 — Ketika para pemimpin Asia Tenggara berkumpul dalam rangkaian KTT ASEAN ke-49 di Manila, persoalan yang menyeberangi batas negara kembali terasa dekat: kabut asap dari kebakaran di Sumatra dan Kalimantan dilaporkan menjalar ke negara tetangga. CNA mencatat sekitar 202.000 hektare lahan terbakar di Indonesia sepanjang Januari–Juli 2026 dan melaporkan dampak kabut asap pada kesehatan, sekolah, serta penerbangan. Bagaimana memastikan api dicegah, sumbernya ditelusuri, dan pihak yang terbukti bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban? Itulah pertanyaan yang tidak boleh tenggelam di balik seremoni regional.

Dari Sumatra dan Kalimantan, asap menyeberangi batas negara

Laporan Channel NewsAsia pada September 2026 menyebut asap dari kebakaran yang telah berlangsung berminggu-minggu di Sumatra dan Kalimantan bergerak ke Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Kualitas udara di Serian, Sarawak, dilaporkan mencapai tingkat berbahaya. Laporan yang sama mencatat keluhan gangguan pernapasan, penutupan sementara sekolah di bagian Sarawak, pembelajaran daring bagi 1,4 juta siswa di enam provinsi Indonesia, serta gangguan penerbangan di Pontianak. Angka sekitar 202.000 hektare yang terbakar hingga Juli berasal dari Kementerian Kehutanan, sebagaimana dikutip CNA; angka tersebut menggambarkan luas kebakaran nasional, bukan luas wilayah yang seluruhnya terbukti menjadi sumber asap lintas batas.

Pada Oktober, National Environment Agency (NEA) Singapura menyatakan telah mengirim Preventive Measure Notices kepada tujuh perusahaan di Indonesia terkait kebakaran di Sumatra. NEA juga menyebut ada indikasi asap dari kebakaran di lahan konsesi tiga perusahaan lain di Kalimantan mungkin telah bergerak ke Singapura, dan menyatakan akan mengirim pemberitahuan pencegahan. Status ini harus dibaca secara cermat: pemberitahuan adalah langkah regulasi dan pencegahan, bukan putusan bersalah. Associated Press kemudian melaporkan kesepakatan Indonesia–Singapura membentuk satuan tugas bersama untuk memperkuat penegakan terhadap pembakaran ilegal.

KTT ASEAN ke-49 berlangsung di Manila pada November 2026 di tengah kebutuhan kerja sama lintas negara yang nyata. Pada 15 November ASEAN mengumumkan lambang dan bendera yang diperbarui untuk mencerminkan keanggotaannya yang kini berjumlah sebelas negara. Tidak ada sumber yang ditelaah yang memastikan kabut asap menjadi agenda formal KTT. Namun, pertemuan regional ini tetap menjadi momentum tepat untuk menegaskan bahwa perlindungan udara bersih dan kesehatan masyarakat harus diwujudkan melalui kerja bersama yang terukur.

Ketegasan harus dimulai dari keterbukaan sumber api dan pemilik manfaat

Dari perspektif advokat dan penulis editorial NaufalLawyer, jawaban atas kabut asap tidak cukup berupa konferensi pers, pemadaman sesaat, atau saling menyampaikan keprihatinan. Pemerintah harus membuka bagaimana titik api diverifikasi, siapa yang menguasai dan mengendalikan lahan, langkah apa yang telah dilakukan pemegang konsesi, serta bagaimana penyelidik memastikan asal asap dan kerugian yang timbul. Penelusuran perlu sampai kepada pemilik manfaat dan struktur perusahaan bila bukti mengarah ke sana, tetap dengan menghormati proses hukum.

Data lintas negara juga perlu diperlakukan sebagai dasar kerja, bukan alasan untuk saling menyalahkan. Indonesia dan negara terdampak perlu bertukar informasi titik api, citra satelit, kondisi cuaca, batas konsesi, tindakan pemadaman, dan hasil pemeriksaan. Warga yang kesehatannya terganggu harus memperoleh peringatan yang cepat, layanan yang memadai, dan informasi yang mudah dipahami. Sekolah, fasilitas kesehatan, serta komunitas di sekitar lahan rawan harus dilibatkan dalam rencana kesiapsiagaan.

Kritik utamanya sederhana: jika setiap musim asap hanya menghasilkan janji koordinasi, sementara sumber kebakaran dan efektivitas penegakan tidak dibuka kepada publik, akuntabilitas akan kehilangan makna. Pemerintah wajib menunjukkan tindak lanjut yang dapat diperiksa—pemadaman, pencegahan berulang, pemeriksaan izin, sanksi yang sesuai hukum, pemulihan lingkungan, serta dukungan bagi masyarakat terdampak. Perusahaan atau orang yang terbukti melakukan, memerintahkan, atau membiarkan pelanggaran harus dimintai pertanggungjawaban melalui proses yang sah. Ketegasan yang berbasis bukti jauh lebih kuat daripada tuduhan yang terburu-buru.

AATHP dan hukum lingkungan menuntut pencegahan, respons, serta pemulihan

Indonesia mengesahkan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution melalui UU No. 26 Tahun 2014. AATHP menempatkan pencegahan dan pemantauan sebagai kewajiban bersama. Pasal 3 memuat tanggung jawab setiap pihak untuk memastikan kegiatan dalam yurisdiksi atau kendalinya tidak menyebabkan kerusakan lingkungan dan membahayakan kesehatan negara lain. Pasal 4 mengatur kerja sama pengendalian sumber api, pertukaran informasi, bantuan, serta respons cepat terhadap permintaan informasi atau konsultasi dari negara yang terdampak atau berpotensi terdampak. Pasal 7 dan 9 menekankan pemantauan wilayah rawan serta langkah pencegahan kebakaran.

Di tingkat nasional, Pasal 69 ayat (1) huruf h UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana diubah UU No. 6 Tahun 2023 melarang pembukaan lahan dengan cara membakar, dengan ketentuan pengecualian kearifan lokal pada ayat (2). Pasal 88 versi perubahan mengatur tanggung jawab mutlak atas kerugian dari tindakan, usaha, atau kegiatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Penerapan tanggung jawab perdata atau sanksi lain tetap harus memenuhi unsur hukum yang berlaku dan ditopang pembuktian mengenai sumber api, pengendalian, dampak, serta hubungan sebab-akibat.

Karena itu, pemerintah perlu menyatukan hasil pemantauan, data penguasaan lahan, pemeriksaan lapangan, catatan pemadaman, dan bukti dampak dalam proses yang transparan. Negara terdampak perlu menerima jawaban tepat waktu serta ruang konsultasi sebagaimana kerangka AATHP. Pemulihan ekosistem dan pemulihan kesehatan masyarakat harus menjadi bagian dari respons, bukan pekerjaan tambahan setelah sorotan publik reda.

Penutup. Kabut asap lintas batas adalah ujian nyata bagi perlindungan warga dan kredibilitas kerja sama ASEAN. Indonesia harus memimpin pencegahan, membuka hasil penelusuran sumber api, dan menindak setiap pelanggaran yang terbukti. Kepastian hukum lahir ketika bukti diselidiki, hak warga dipulihkan, dan kerja sama regional menghasilkan perubahan yang dapat diukur.

Catatan akhir

  • Muhammad Naufal Taftazani, S.H.
  • Kapasitas: advokat dan penulis editorial NaufalLawyer.
  • Tanggal editorial: 15 November 2026.
  • Dateline mengacu pada konteks pertemuan di Manila dan dampak yang dibahas; naskah ini merupakan editorial berbasis sumber, bukan laporan langsung dari lokasi.

Referensi

  1. ASEAN, “Secretary-General of ASEAN to Participate in the 49th ASEAN Summit and Related Summits in the Philippines”, 11 November 2026.
  2. ASEAN, “ASEAN unveils updated emblem and flag, marking a new chapter of regional unity”, 15 November 2026.
  3. ASEAN, ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, 10 Juni 2002.
  4. Republik Indonesia, UU No. 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution.
  5. Republik Indonesia, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana diubah UU No. 6 Tahun 2023.
  6. Channel NewsAsia, “CNA Explains: Why Indonesia’s forest fires could get worse and what needs to change”, 4 September 2026, diperbarui 9 September 2026.
  7. National Environment Agency Singapore, “NEA Issues Additional Notices Under The Transboundary Haze Pollution Act”, 19 Oktober 2026.
  8. Associated Press, “Singapore and Indonesia set up a task force to combat haze from illegal burning”, 27 Oktober 2026.

Muhammad Naufal Taftazani | www.naufallawyer.com | Gerakan Rakyat Anti Mafia Hukum (GERAM)

Komentar