PEMERINTAH DAN BANK INDONESIA SALING LEMPAR TANGGUNG JAWAB, RUPIAH MENUJU Rp18.000 – RAKYAT KORBAN UTAMA

PEMERINTAH DAN BANK INDONESIA SALING LEMPAR TANGGUNG JAWAB, RUPIAH MENUJU Rp18.000 – RAKYAT KORBAN UTAMA

Oleh: Muhammad Naufal Taftazani, S.H.

Ketua SORBAN, SOLID, GERAM, TRAKTAT, FORMARGA | Partner BHI Lawfirm | Pengacara Banyuwangi

#NaufalLawyer, 27 Mei 2026 — Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS terus tertekan. Berdasarkan data pasar terkini, Rupiah berada di kisaran Rp17.700 – Rp17.850 per USD, dengan prediksi analis bahwa level Rp18.000 bisa segera terlampaui dalam waktu dekat jika tekanan global dan domestik tidak diatasi secara serius.

Ini bukan sekadar “fluktuasi pasar”. Ini sinyal bahaya struktural yang menunjukkan kegagalan koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional.

Fakta Terkini Pelemahan Rupiah

Sepanjang 2026, Rupiah telah melemah lebih dari 6-9% year-to-date. Faktor pendorong utama:

• Penguatan Dolar AS akibat ketegangan geopolitik Timur Tengah, kenaikan harga minyak, dan kebijakan moneter The Fed.
• Defisit current account yang melebar.
• Capital outflow dan tingginya permintaan valas musiman (April-Juni).
• Ketergantungan impor yang kronis terhadap bahan baku, energi, dan barang konsumsi.

Respons Bank Indonesia

Pada Rapat Dewan Gubernur 19-20 Mei 2026, BI menaikkan BI-Rate sebesar 50 bps menjadi 5,25%. Langkah pre-emptive ini disertai intervensi masif di pasar spot, DNDF, dan NDF menggunakan cadangan devisa.

Gubernur BI Perry Warjiyo berulang kali menyatakan bahwa pelemahan ini lebih disebabkan faktor eksternal, bukan masalah fundamental domestik. BI meyakini Rupiah akan menguat kembali pada Juli-Agustus 2026 setelah melewati periode seasonal demand. Cadangan devisa per akhir April 2026 berada di USD 146,2 miliar, turun dari bulan sebelumnya.

Sikap Pemerintah

Pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto cenderung mengecilkan dampak. Dalam beberapa pernyataan, disebutkan bahwa masyarakat desa “tidak pakai dolar”, sehingga pelemahan Rupiah tidak terlalu berdampak signifikan bagi rakyat kecil. Pernyataan ini justru menuai kritik keras karena dianggap kurang sensitif terhadap realitas ekonomi.

Menteri Koordinator Perekonomian juga menekankan bahwa pelemahan ini bersifat global dan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Namun, minimnya langkah struktural konkret — seperti pengurangan ketergantungan impor dan peningkatan ekspor non-komoditas — membuat kesan adanya saling lempar tanggung jawab antara otoritas moneter (BI) dan otoritas fiskal (Pemerintah).

Dampak Nyata bagi Rakyat Kecil

Rakyatlah yang menjadi korbannya:

• Inflasi impor yang meroket: harga bahan pangan, obat-obatan, suku cadang, BBM, dan barang elektronik naik.
• Daya beli masyarakat menurun drastis.
• Beban utang luar negeri pemerintah dan swasta membengkak dalam hitungan Rupiah.
• Investasi terancam, lapangan kerja berkurang, dan pertumbuhan ekonomi melambat.
• Ketimpangan semakin lebar antara kelompok mampu dan rakyat bawah.

Kritik dari Perspektif Hukum dan Aktivisme

Sebagai lawyer aktivis, saya tegaskan: Ini bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga tata kelola pemerintahan yang buruk.

Kedua institusi (Pemerintah dan BI) seolah-olah saling menyalahkan atau menunda langkah konkret. Cadangan devisa terus terkikis, intervensi BI tidak sustainable jika tidak didukung reformasi struktural, sementara pernyataan pejabat publik justru memperburuk sentimen pasar.

Pertanyaan krusial yang harus dijawab secara transparan:

1. Mengapa ketergantungan impor masih tinggi setelah puluhan tahun?
2. Seberapa independen BI di tengah tekanan politik?
3. Kapan roadmap kedaulatan ekonomi (food security, energy security, industrialisasi) benar-benar dieksekusi?
4. Apakah ada akuntabilitas hukum jika cadangan devisa habis dan stabilitas nasional terancam?

Kita butuh transparansi total, sinergi yang sesungguhnya, dan kebijakan yang berpihak pada rakyat, bukan hanya retorika stabilisasi jangka pendek.

Saya ajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, aktivis, akademisi, dan pelaku usaha untuk terus mengawal. Jangan biarkan Rupiah jadi alat permainan yang memiskinkan rakyat.

Kedaulatan ekonomi adalah bagian dari kedaulatan bangsa.

Baca selengkapnya di : www.NaufalLawyer.com

#NaufalLawyer - Muhammad Naufal Taftazani, S.H.

#SORBAN #SOLID #GERAM #TRAKTAT #FORMARGA #BAP

Pengacara Banyuwangi

---

Referensi Utama (per 27 Mei 2026):

• Data pasar Bloomberg, Refinitiv, dan BI (kurs harian).
• Siaran Pers BI RDG Mei 2026.
• Pernyataan Presiden Prabowo (16 Mei 2026).
• Laporan cadangan devisa BI April 2026.
• Analisis Kontan, CNBC Indonesia, Kompas, dan Trading Economics.