Kontroversi Rp49 Triliun Rekening Tak Terurus: Presiden Prabowo Janji Pindahkan untuk Rakyat, Namun Dinilai Berisiko Langgar Hak Kepemilikan Warga

Kontroversi Rp49 Triliun Rekening Tak Terurus: Presiden Prabowo Janji Pindahkan untuk Rakyat, Namun Dinilai Berisiko Langgar Hak Kepemilikan Warga

#NaufalLawyer, 30 Mei 2026 — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa pada Juni 2026 negara akan menerima tambahan dana sekitar Rp49 triliun dari rekening-rekening bank yang tidak terurus (dormant accounts) dan hasil penindakan pidana. Pernyataan ini disampaikan dalam acara penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara senilai Rp10,27 triliun di Kejaksaan Agung pada 13 Mei 2026. Namun, kebijakan ini menuai kritik tajam dari kalangan hukum dan aktivis, yang memperingatkan potensi pelanggaran hak rakyat.

Latar Belakang Pengumuman Presiden Prabowo

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyatakan bahwa dari total Rp49 triliun tersebut, sekitar Rp11 triliun berasal dari penindakan terbaru berupa denda administratif dan rampasan aset pidana. Sementara Rp39 triliun berasal dari rekening-rekening yang tidak jelas kepemilikannya, sudah tidak diurus bertahun-tahun, dan telah diumumkan secara publik selama satu tahun penuh tanpa ada yang mengklaim.

“Sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan-umumkan, tidak ada yang datang, ya sudah pindahin untuk rakyat,” ujar Prabowo. Ia menambahkan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti perbaikan fasilitas kesehatan (puskesmas), pendidikan, dan infrastruktur dasar.

Acara tersebut dihadiri Jaksa Agung ST Burhanuddin dan sejumlah menteri kabinet. Penyerahan Rp10,27 triliun pada hari itu juga mencakup aset kawasan hutan dan perkebunan kelapa sawit seluas lebih dari 2,3 juta hektare.

Mekanisme Hukum Rekening Dormant di Indonesia

Rekening dormant atau rekening pasif diatur dalam regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Umumnya, rekening diklasifikasikan dormant setelah tidak ada aktivitas transaksi selama periode tertentu (biasanya 3 tahun atau lebih). Setelah pengumuman publik, jika tidak diklaim, dana dapat dialihkan ke negara melalui mekanisme Balai Harta Peninggalan (BHP) atau putusan pengadilan dalam kasus pidana.

Pemerintah berdalih bahwa sebagian besar dana Rp39 triliun berasal dari rekening koruptor, pelaku kriminal, atau pemilik yang telah meninggal dunia tanpa ahli waris yang mengetahui keberadaannya. Namun, pakar hukum menekankan perlunya pemisahan yang tegas antara aset hasil kejahatan dengan rekening milik warga biasa yang terlupakan karena ketidaktahuan atau administrasi yang buruk.

Opini Kritis dari Muhammad Naufal Taftazani, S.H.

Muhammad Naufal Taftazani, S.H., Ketua Solidaritas Rakyat untuk Bangsa dan Negara (SORBAN), menyampaikan pandangan kritis terhadap rencana pemindahan dana ini. Menurutnya, Presiden Prabowo harus hati-hati dan segera meninjau ulang kebijakan tersebut.

“Presiden Prabowo harus hati-hati dan meninjau ulang keinginannya untuk memindahkan dana tersebut, karena dana tidak diurus yang bukan dari hasil kejahatan bisa jadi karena ketidaktahuan ahli waris dalam mengurusnya. Ini perbuatan yang melanggar hak rakyat secara terang-terangan. Sangat ngawur sekali,” tegas Naufal Taftazani.

Ia menambahkan bahwa meskipun niat penyelamatan aset negara untuk kesejahteraan rakyat patut diapresiasi, prosesnya harus memenuhi prinsip due process of law dan perlindungan hak kepemilikan pribadi yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Tanpa transparansi daftar rekening, bukti pengumuman yang memadai, dan mekanisme klaim yang mudah diakses, kebijakan ini berpotensi menjadi penyerobotan aset rakyat biasa.

“SORBAN mendesak pemerintah untuk membuka daftar rekening secara publik, memberikan masa klaim yang lebih panjang, dan memastikan bahwa hanya dana yang benar-benar tidak bertuan atau hasil pidana yang dipindahkan. Jangan sampai semangat memberantas korupsi malah merugikan warga yang tidak bersalah,” kata Naufal lebih lanjut.

Implikasi Ekonomi, Hukum, dan Sosial

Sisi Positif:

Tambahan Rp49 triliun ini dapat memperkuat ruang fiskal APBN tanpa menambah utang negara. Dana tersebut berpotensi mendanai program prioritas seperti makan siang gratis, revitalisasi puskesmas, dan infrastruktur pedesaan. Upaya asset recovery ini juga menunjukkan komitmen pemerintahan Prabowo dalam pemberantasan korupsi.

Risiko dan Kritik:

• Potensi gugatan massal dari ahli waris yang baru mengetahui keberadaan dana.
• Isu transparansi: Belum ada publikasi lengkap daftar rekening yang akan disita.
• Preseden buruk bagi kepercayaan publik terhadap sistem perbankan.
• Di masa lalu (2025), kebijakan pemblokiran rekening dormant sempat menuai kontroversi besar hingga akhirnya banyak rekening dibuka kembali atas instruksi Presiden.

Respons Publik dan Media hingga 30 Mei 2026

Berita ini mendapat perhatian luas di berbagai media nasional seperti TIMES Indonesia, Antara News, MetroTV, Kompas.tv, dan Valid News. Di media sosial, opini publik terbelah: sebagian mendukung sebagai langkah tegas memberantas korupsi, sementara sebagian lain khawatir atas potensi abuse of power.

Hingga saat ini, belum ada respons resmi dari Istana atau Kementerian Keuangan terhadap kritik yang muncul.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Pengalihan Rp49 triliun rekening tak terurus menjadi ujian awal bagi komitmen pemerintahan Prabowo dalam menyeimbangkan antara penyelamatan aset negara dan perlindungan hak konstitusional warga. Transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme klaim yang adil menjadi kunci agar kebijakan ini tidak berubah menjadi kontroversi yang merusak kepercayaan publik.

Referensi Valid:

• TIMES Indonesia (14 Mei 2026)
• Antara News (13 Mei 2026)
• MetroTV News (13 Mei 2026)
• Prokalteng Jawapos (13 Mei 2026)
• Valid News (13 Mei 2026)
• Wawancara/opini Muhammad Naufal Taftazani, S.H. (Ketua SORBAN) – dikutip berdasarkan arahan analisis per 30 Mei 2026.