Pertumbuhan 5 Persen: Prestasi Negara atau Sekadar Angka?

 

Tangerang, 4 Agustus 2026 — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, ketika berbicara dalam rangkaian GAIKINDO Indonesia International Auto Show di BSD City, Tangerang, menceritakan tekanan ekonomi dan politik yang dihadapi pemerintah sejak dirinya menjabat. Ia mengaku pernah berkelakar kepada pejabat Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia bahwa dirinya merupakan “menteri paling tidak beruntung di dunia”. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks demonstrasi, gejolak geopolitik, tekanan pasar, serta penilaian kritis sejumlah lembaga internasional.

Purbaya menegaskan bahwa pemerintah masih mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Ia juga menyatakan akan mengoptimalkan instrumen fiskal dan moneter agar pertumbuhan ekonomi pada paruh kedua 2026 dapat bergerak mendekati 6 persen. Menurut pemberitaan Katadata, Purbaya merespons sebagian kritik tersebut dengan pernyataan singkat, “Mereka keliru. Saya pintar.”

Pernyataan seorang menteri tentu dapat menjadi bentuk komunikasi kepercayaan diri pemerintah. Namun, kesehatan ekonomi negara tidak dapat dibuktikan hanya melalui pidato, satu angka pertumbuhan, ataupun perdebatan antara pemerintah dan lembaga internasional. Masyarakat perlu memahami indikator yang digunakan, ruang lingkup penilaiannya, serta dampak nyata kebijakan terhadap pekerjaan, harga kebutuhan, pendapatan keluarga, akses pembiayaan, dan keberlanjutan usaha.

Satu Angka Tidak Cukup Menilai Ekonomi

Sehari setelah pernyataan tersebut, Badan Pusat Statistik mengumumkan bahwa ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan. Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku tercatat Rp6.552,1 triliun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan mencapai Rp3.576,2 triliun. Secara triwulanan ekonomi tumbuh 3,73 persen, sementara pertumbuhan kumulatif semester I 2026 mencapai 5,45 persen. Angka triwulan II tersebut lebih rendah daripada pertumbuhan 5,61 persen pada triwulan I 2026, tetapi lebih tinggi daripada perkiraan median ekonom dalam jajak pendapat Reuters sebesar 5,10 persen.

Pertumbuhan PDB menunjukkan bahwa nilai aktivitas produksi barang dan jasa secara keseluruhan meningkat. Akan tetapi, angka agregat tidak secara otomatis menjelaskan bagaimana hasil pertumbuhan dibagikan. Perekonomian dapat tumbuh ketika sektor tertentu berkembang pesat, sementara sebagian pekerja, petani, pedagang kecil, atau pelaku UMKM belum mengalami peningkatan pendapatan yang sebanding.

Karena itu, angka pertumbuhan harus diperiksa bersama sejumlah indikator lain: tingkat pengangguran, penciptaan pekerjaan formal, perkembangan upah riil, kemiskinan, ketimpangan, inflasi pangan, konsumsi rumah tangga, investasi produktif, pertumbuhan kredit, serta kondisi dunia usaha. Bank Indonesia sendiri menegaskan bahwa pertumbuhan yang berkelanjutan harus bersifat inklusif dan disertai pemerataan pendapatan.

Data APBN juga perlu dibaca secara utuh. Hingga semester I 2026, pendapatan negara tercatat Rp1.459,4 triliun, belanja negara Rp1.656 triliun, dan defisit Rp196,5 triliun atau sekitar 0,76 persen terhadap PDB. Pemerintah memproyeksikan defisit akhir tahun sebesar 2,85 persen terhadap PDB. Data tersebut menunjukkan bahwa posisi fiskal tidak cukup dinilai melalui jumlah belanja atau defisit saja, tetapi juga melalui kualitas belanja, kemampuan memperoleh pendapatan, biaya pembiayaan, dan manfaat program bagi masyarakat.

Rating Utang, Outlook, dan MSCI Bukan Penilaian yang Sama

Pernyataan Purbaya menyebut MSCI, Fitch, Moody’s, dan S&P dalam satu rangkaian pembahasan. Padahal, lembaga-lembaga tersebut tidak menilai objek yang sepenuhnya sama.

Fitch dan Moody’s merupakan lembaga pemeringkat kredit yang menilai kemampuan serta kemauan suatu negara memenuhi kewajiban keuangannya. Moody’s pada 5 Februari 2026 mempertahankan peringkat Indonesia pada level Baa2, tetapi mengubah outlook dari stabil menjadi negatif. Fitch pada 4 Maret 2026 juga mempertahankan peringkat Indonesia pada level BBB, tetapi merevisi outlook dari stabil menjadi negatif. Outlook negatif bukan berarti negara langsung gagal membayar utang atau kehilangan status layak investasi, tetapi menunjukkan adanya peningkatan risiko yang dapat memengaruhi penilaian berikutnya apabila tidak ditangani.

S&P Global Ratings mengambil posisi berbeda. Pada Juli 2026, S&P mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek, dengan outlook stabil. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penilaian lembaga internasional bukan keputusan kolektif yang selalu seragam. Setiap lembaga menggunakan metodologi, asumsi risiko, dan penekanan indikator yang dapat berbeda.

MSCI bukan lembaga pemeringkat utang negara. MSCI menyediakan indeks dan melakukan penilaian terhadap aksesibilitas serta kelayakan investasi pasar saham. Dalam hasil Market Classification Review Juni 2026, MSCI menyampaikan kekhawatiran pelaku pasar mengenai transparansi struktur kepemilikan saham dan dugaan pola perdagangan terkoordinasi yang dapat memengaruhi penentuan free float serta pembentukan harga. MSCI mengakui langkah perbaikan yang diumumkan OJK, Bursa Efek Indonesia, dan KSEI, tetapi meminta implementasi yang konsisten. Apabila kemajuan dinilai tidak memadai menjelang peninjauan indeks November 2026, MSCI dapat mempertimbangkan konsultasi mengenai perlakuan pasar Indonesia, termasuk kemungkinan reklasifikasi dari emerging market menjadi frontier market.

Dengan demikian, kritik MSCI tidak tepat disederhanakan sebagai penilaian bahwa kebijakan fiskal Indonesia buruk. Pokok persoalannya lebih spesifik, yaitu keterbukaan kepemilikan saham, integritas pembentukan harga, transparansi, serta akses investor terhadap pasar modal. Sementara Fitch, Moody’s, dan S&P lebih berhubungan dengan risiko kredit, stabilitas kebijakan, kemampuan fiskal, posisi eksternal, serta kredibilitas pengelolaan ekonomi negara.

Uji Sebenarnya: Konsistensi Kebijakan dan Dampaknya bagi Rakyat

Merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. APBN 2026 sendiri ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025. Dengan kerangka tersebut, pemerintah tidak hanya bertanggung jawab menjaga pertumbuhan, tetapi juga memastikan bahwa pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara dikelola secara terbuka serta memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Saya, Muhammad Naufal Taftazani, S.H., selaku Ketua Forum Baitulmaal Keluarga atau FORMARGA, memandang bahwa pemerintah tidak perlu tunduk begitu saja kepada setiap penilaian lembaga asing. Lembaga internasional juga dapat memiliki keterbatasan metodologi, perbedaan perspektif, dan kepentingan pengguna penilaiannya sendiri.

Namun, respons pemerintah tidak boleh berhenti pada pembelaan verbal atau adu keyakinan. Kritik harus diuji secara terbuka. Apabila penilaian dianggap keliru, pemerintah perlu menunjukkan data, metode perhitungan, perkembangan risiko, serta hasil kebijakan yang dapat diperiksa masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang sehat harus menghasilkan peningkatan kesempatan kerja, daya beli yang lebih kuat, harga yang terkendali, pasar yang berintegritas, dan akses pembiayaan yang lebih luas. Bagi pelaku UMKM, ukuran yang paling mudah dirasakan bukanlah rating dalam laporan internasional, melainkan apakah penjualan meningkat, bahan baku terjangkau, bunga pinjaman masuk akal, pembayaran pemerintah tepat waktu, dan kebijakan tidak berubah tanpa kepastian.

Pemerintah juga perlu membedakan antara kritik terhadap negara dan kritik terhadap kebijakan tertentu. Menolak seluruh kritik dapat menutup ruang koreksi. Sebaliknya, menerima setiap penilaian eksternal tanpa pemeriksaan dapat mengurangi kedaulatan analisis pemerintah sendiri. Sikap yang dibutuhkan adalah transparansi, ketegasan berbasis data, dan kesediaan memperbaiki kelemahan yang memang terbukti.

Angka pertumbuhan 5,29 persen merupakan catatan penting dan patut dijaga. Tetapi keberhasilan ekonomi baru memiliki makna apabila manfaatnya menjangkau rumah tangga, pekerja, petani, pedagang, serta usaha kecil. Pemerintah dapat memenangkan perdebatan di ruang konferensi, tetapi penilaian paling menentukan tetap berlangsung di pasar, kebun, bengkel, tempat kerja, dan meja makan masyarakat.

Referensi:

1. Katadata, “Curhat Purbaya ke IMF dan Bank Dunia: Saya Menteri Paling Tak Beruntung di Dunia”, 4 Agustus 2026.
2. GAIKINDO, “Menteri Keuangan Purbaya: Industri Otomotif Jadi Motor Penggerak Ekonomi”, 5 Agustus 2026.
3. Badan Pusat Statistik, Tabel Laju Pertumbuhan PDB Seri 2010, diperbarui 5 Agustus 2026.
4. ANTARA, “BPS Catat Perekonomian Indonesia Tumbuh 5,29 Persen pada Triwulan II 2026”, 5 Agustus 2026.
5. Kementerian Keuangan, “APBN Semester I 2026: Fondasi Pertumbuhan yang Semakin Kokoh”, 16 Juli 2026.
6. Kementerian Keuangan, siaran pers pemeringkatan S&P atas Indonesia, 13 Juli 2026.
7. Moody’s Ratings, “Moody’s Ratings Changes Indonesia’s Outlook to Negative from Stable, Affirms Baa2 Rating”, 5 Februari 2026.
8. Fitch Ratings, “Fitch Revises Indonesia’s Outlook to Negative; Affirms at BBB”, 4 Maret 2026.
9. MSCI, “Results of the MSCI 2026 Market Classification Review”, 23 Juni 2026.
10. Bank Indonesia, materi “Ekonomi Inklusif untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan”.
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026.

Muhammad Naufal Taftazani, S.H. | Naufal Lawyer | Pengacara Banyuwangi | FORMARGA

Dukung kami terus menyuarakan keadilan dan advokasi hukum untuk rakyat.

Klik dukungan: https://teer.id/naufallawyer