Balita Samarinda Meninggal di Tengah Ancaman Karhutla, Negara Harus Bertanggung Jawab

WEB BLOG: www.naufallawyer.com

SAMARINDA, 19 Oktober 2026 — Kematian seorang balita berinisial YS, berusia 14 bulan, di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Samarinda, Kalimantan Timur, pada Kamis, 15 Oktober 2026, menyisakan duka sekaligus pertanyaan serius mengenai perlindungan kesehatan masyarakat. YS meninggal setelah mengalami gangguan pernapasan dan menjalani perawatan medis. Keluarga menduga paparan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) turut berperan, sementara Dinas Kesehatan Samarinda menyatakan kematiannya bukan akibat karhutla.

Perbedaan keterangan tersebut harus ditempatkan secara proporsional. Penyebab kematian seorang anak merupakan persoalan medis yang memerlukan pembuktian. Namun, keberadaan kebakaran lahan dan ancaman asap terhadap permukiman warga merupakan persoalan lingkungan yang harus ditangani pemerintah, terlepas dari kesimpulan medis terhadap kasus YS.

Kematian YS di Bukuan dan Ancaman Asap yang Belum Berakhir

Berdasarkan keterangan keluarga yang diberitakan detikKalimantan, YS mulai mengalami gangguan pernapasan sekitar satu minggu sebelum meninggal. Keluarga sempat membawa balita tersebut menjalani pemeriksaan pada 8 Oktober 2026.

Ketika kondisinya memburuk, YS kembali diperiksa di Puskesmas Palaran pada Rabu, 14 Oktober. Setelah memperoleh rujukan, anak tersebut dibawa ke Rumah Sakit Mulya Medika Samarinda dan membutuhkan penanganan lanjutan. Pada Kamis pagi, 15 Oktober 2026, YS dinyatakan meninggal dunia.

Keluarga menyampaikan bahwa asap dan abu hitam diduga berasal dari kebakaran lahan yang kerap mencapai lingkungan tempat tinggal mereka. Kekhawatiran serupa mendapat perhatian Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak Kalimantan Timur setelah mengunjungi kawasan rumah korban pada 17 Oktober.

Namun, Kepala Dinas Kesehatan Samarinda, Ismed Kusasih, menyatakan bahwa hasil penelusuran pihaknya menunjukkan kematian YS bukan disebabkan karhutla.

Dokter spesialis anak RS Mulya Medika, dr. Ikhsan Ali, juga menjelaskan bahwa gangguan pernapasan pada anak dapat disebabkan beragam faktor. Dokter tidak memastikan paparan asap sebagai penyebab kondisi YS, dan temuan yang dijelaskannya tidak mendukung kesimpulan bahwa karhutla merupakan penyebab langsung kematian tersebut.

Perbedaan antara kekhawatiran keluarga dan keterangan otoritas kesehatan bukan alasan untuk mengabaikan salah satu pihak. Keduanya harus diperlakukan secara adil, dengan penghormatan terhadap kerahasiaan data medis pasien.

Di luar perdebatan itu, terdapat persoalan lingkungan yang lebih luas.

Pemerintah Kota Samarinda telah memperpanjang status tanggap darurat kekeringan dan karhutla untuk ketiga kalinya, berlaku sejak 6 hingga 19 Oktober 2026.

Berdasarkan keterangan BPBD Samarinda yang diberitakan pada 8 Oktober, hingga 7 Oktober telah tercatat sekitar 259 kejadian kebakaran lahan dengan luas terdampak sekitar 643,27 hektare.

Data BPBD Kalimantan Timur juga mencatat kejadian kebakaran lahan di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, pada 7 dan 10 Oktober 2026.

Bahkan pada 18 hingga 19 Oktober, kebakaran lain terjadi di kawasan Jalan Telkom, Kecamatan Sambutan, dengan luas terdampak diperkirakan mencapai 10 hektare.

Rangkaian peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa ancaman kebakaran belum sepenuhnya terkendali. Meski pemerintah telah melakukan pemadaman dan memperpanjang status darurat, efektivitas perlindungan masyarakat tetap layak dipertanyakan.

Saya Kecam Pemerintah: Jangan Jadikan Bantahan Medis sebagai Akhir Tanggung Jawab

Saya, Muhammad Naufal Taftazani, S.H., sebagai advokat dan pengelola NaufalLawyer, mengecam keras setiap kelemahan pemerintah dalam mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan yang membahayakan keselamatan masyarakat.

Kecaman ini tidak dimaksudkan sebagai tuduhan bahwa pemerintah atau pejabat tertentu telah terbukti menyebabkan kematian YS. Persoalannya lebih mendasar: negara wajib melindungi kesehatan warga sebelum muncul korban yang dapat dibuktikan secara medis akibat pencemaran lingkungan.

Kematian YS merupakan tragedi yang harus dihormati. Namun, bantahan terhadap dugaan penyebab kematiannya tidak boleh menutup pembahasan mengenai kualitas udara yang dihirup masyarakat Palaran.

Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan bahwa kematian seorang anak bukan akibat karhutla. Pemerintah harus mampu menjelaskan kondisi udara di wilayah terdampak, tindakan pencegahan yang telah dilakukan, serta tingkat keberhasilan penanganan kebakaran.

Saya menghargai kerja petugas pemadam kebakaran, relawan, BPBD, tenaga kesehatan, dan seluruh pihak yang menghadapi risiko langsung di lapangan. Kritik ini justru menuntut agar mereka didukung melalui kebijakan, koordinasi, sarana, dan sumber daya yang memadai.

Adanya perpanjangan status tanggap darurat menunjukkan pemerintah menyadari seriusnya persoalan. Tetapi pengumuman status darurat bukan ukuran akhir keberhasilan.

Pertanyaannya, apakah tindakan tersebut cukup untuk menekan kebakaran, mengurangi paparan asap, dan melindungi kelompok rentan?

Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Kota Samarinda harus menjawabnya melalui data serta capaian yang dapat diperiksa.

Saya mendesak keterbukaan informasi mengenai pemantauan kualitas udara, sebaran kebakaran, perkembangan pemadaman, sarana perlindungan warga, dan prosedur penanganan kelompok rentan.

Bayi, balita, lansia, ibu hamil, dan masyarakat dengan gangguan pernapasan membutuhkan perhatian khusus. Perlindungan mereka tidak boleh berhenti pada imbauan umum yang sulit dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

Apabila evaluasi menemukan keterlambatan respons, kekurangan sarana, lemahnya koordinasi, atau pengawasan yang tidak memadai, pemerintah wajib menyampaikan langkah koreksi secara terbuka.

Negara tidak boleh hanya sibuk menjawab siapa yang meninggal karena asap. Negara harus memastikan sebanyak mungkin orang terlindungi dari ancaman asap.

Hak atas Udara Sehat dan Kewajiban Hukum Negara Melindungi Masyarakat

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hak tersebut dipertegas melalui Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah melalui ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Pasal 65 juga memberikan landasan bagi hak masyarakat memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup.

Artinya, persoalan karhutla bukan sekadar urusan teknis pemadaman api. Negara mempunyai kewajiban menyelenggarakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai kewenangan masing-masing.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak juga memperkuat kewajiban negara, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam perlindungan anak, sebagaimana diatur antara lain dalam Pasal 20 dan Pasal 21.

Perlindungan tersebut tidak semata-mata dilakukan setelah kerugian terjadi. Pemerintah harus mengembangkan kebijakan pencegahan, perlindungan kesehatan, serta penanganan yang responsif terhadap kondisi anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 turut menjadi kerangka pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan, termasuk pengendalian pencemaran udara.

Dalam konteks penegakan hukum, penyebab setiap kebakaran harus ditelusuri. Bila ditemukan indikasi pembakaran lahan yang melanggar hukum, aparat berwenang perlu menyelidiki pihak yang bertanggung jawab berdasarkan bukti.

Sanksi administratif, gugatan perdata, atau proses pidana hanya dapat diterapkan apabila syarat dan unsur hukumnya terpenuhi.

Demikian pula dengan persoalan kematian YS. Hubungan hukum antara suatu tindakan atau kelalaian dan akibat yang ditimbulkan harus dibuktikan, bukan ditetapkan melalui dugaan ataupun kemarahan publik.

Meski demikian, belum terbuktinya hubungan sebab-akibat terhadap kematian YS tidak menghilangkan kewajiban pemerintah menjalankan perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Penutup

Saya mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengendalian karhutla di Samarinda, membuka informasi kualitas udara secara mudah diakses, memprioritaskan kelompok rentan, serta memperkuat pencegahan dan penegakan hukum terhadap kebakaran lahan.

Penanganan kondisi darurat harus diikuti ukuran keberhasilan yang jelas. Pemerintah juga perlu memberikan ruang klarifikasi yang layak kepada keluarga YS tanpa melanggar kerahasiaan medis.

Kematian seorang balita tidak boleh dipakai untuk menyimpulkan sesuatu yang belum terbukti. Tetapi ketidakpastian medis juga tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan ancaman kebakaran yang nyata.

Pemerintah harus dinilai bukan dari seberapa tegas membantah dugaan, melainkan dari seberapa sungguh-sungguh melindungi nyawa, kesehatan, dan hak masyarakat.

Muhammad Naufal Taftazani, S.H. — Advokat dan Penulis Editorial NaufalLawyer — 19 Oktober 2026 WIB. Artikel ini merupakan pandangan editorial berbasis informasi publik dan analisis hukum. Tidak dimaksudkan sebagai penetapan sebab kematian atau kesalahan pidana pihak tertentu.

Sumber dan Referensi

1. detikKalimantan — Balita di Samarinda Meninggal Usai Sesak Napas, Tak Ada Riwayat Asma, 16 Oktober 2026.
2. Ulasan Kaltim — Balita di Palaran Samarinda Meninggal Usai Alami Sesak Napas, Keluarga Singgung Kabut Asap Karhutla, 16 Oktober 2026.
3. detikKalimantan — Balita di Samarinda Meninggal Usai Sesak Napas, Dinkes: Bukan karena Karhutla, 17 Oktober 2026.
4. detikKalimantan — Tinjau Rumah Duka Balita Meninggal, TRC PPA Kaltim Ungkap Paparan Asap Pekat, 17 Oktober 2026.
5. detikKalimantan — Balita Samarinda Meninggal Usai Gangguan Pernapasan, Ini Penjelasan Dokter, 18 Oktober 2026.
6. PusaranMedia — Samarinda Kembali Perpanjang Tanggap Darurat Kekeringan dan Karhutla hingga 19 Oktober, 8 Oktober 2026.
7. BPBD Provinsi Kalimantan Timur — Peta Kejadian Bencana, diakses 19 Oktober 2026.
8. KoranKaltim — Acara Hajatan Warga Harus Bubar, Karhutla Jalan Telkom Sambutan Bakar 10 Hektare Lahan, 19 Oktober 2026.
9. UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).
10. UU Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah; UU Nomor 35 Tahun 2014; PP Nomor 22 Tahun 2021.

Muhammad Naufal Taftazani | www.naufallawyer.com | Solidaritas Rakyat untuk Bangsa dan Negara