Jenderal Suyudi Ario Seto Dilantik sebagai Kapolri, Usung “Polisi Bersama Masyarakat”
Jakarta, 1 Oktober 2026 — Presiden Prabowo Subianto melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2026. Ia menggantikan Listyo Sigit Prabowo yang sebelumnya memimpin Polri. Pelantikan Kapolri dan Wakapolri dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/POLRI Tahun 2026 dan Nomor 97/POLRI Tahun 2026 yang ditetapkan pada hari yang sama.
Pergantian pucuk pimpinan Polri didahului proses di DPR. Surat Presiden mengenai usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri bernomor R57/Surpres/09/2026 tertanggal 30 September 2026. Pada 1 Oktober 2026, Suyudi menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, kemudian pengangkatannya memperoleh persetujuan DPR dalam rapat paripurna sebelum pelantikan di Istana.
Peristiwa ini merupakan proses pengangkatan pejabat negara, bukan perkara pidana. Karena itu tidak terdapat status hukum seperti tersangka, terdakwa, terpidana, terlapor, maupun status pihak berperkara yang relevan untuk dilekatkan kepada para pihak dalam peristiwa ini.
Dari DPR ke Istana, Kepemimpinan Baru Membawa Agenda Pembenahan
Dalam uji kelayakan dan kepatutan, Suyudi mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat” sebagai arah kepemimpinannya. Ia menyampaikan bahwa transformasi Polri tidak berarti memulai seluruh kebijakan dari awal: program yang dinilai baik akan dilanjutkan, sementara kekurangan dan penyimpangan akan diperbaiki atau dikoreksi.
Suyudi juga memaparkan agenda 100 hari. Materi yang diberitakan mencakup keamanan ruang publik, penanganan narkotika, judi daring dan penipuan digital, respons layanan 110, SPKT yang ramah korban, kepastian perkembangan perkara melalui SP2HP, pembenahan internal, penguatan Polres dan Polsek, kesiapan menghadapi perkembangan hukum acara dan pidana, serta penguatan penyidikan ilmiah. Agenda itu merupakan program yang ia sampaikan, sehingga keberhasilannya masih harus dinilai dari pelaksanaannya setelah menjabat.
Seusai dilantik, Suyudi menyebut konsolidasi internal, evaluasi program, peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan kepolisian dengan masyarakat sebagai prioritas awal.
Laporan Warga Tidak Semestinya Menunggu Viral
Salah satu pokok yang paling penting bagi masyarakat ialah sikap Suyudi terhadap fenomena yang dikenal sebagai “no viral, no justice”.
Dalam pemaparannya di DPR, ia menyampaikan bahwa laporan warga seharusnya diverifikasi, ditangani, diinformasikan perkembangannya kepada pelapor, lalu diselesaikan berdasarkan hukum; bukan baru mendapatkan perhatian setelah menjadi viral. Ia juga menyoroti kecepatan respons terhadap laporan, kesetaraan di hadapan hukum, pungutan atau pelayanan transaksional, penyalahgunaan kewenangan, transparansi perkara, serta kultur pelayanan sebagai persoalan yang masih memerlukan pembenahan.
Suyudi bahkan menyatakan, “Polri yang kuat bukan karena ditakuti, melainkan karena dipercaya.”
Pernyataan tersebut patut dibaca sebagai komitmen yang ke depan dapat diuji dengan indikator sederhana tetapi substantif: apakah laporan masyarakat benar-benar lebih mudah diterima, apakah perkembangan perkara disampaikan secara wajar, apakah korban memperoleh perlindungan, dan apakah kewenangan kepolisian digunakan secara konsisten berdasarkan hukum.
Secara yuridis, pengangkatan Kapolri oleh Presiden dengan persetujuan DPR diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 yang menjadi perubahan ketiga UU Polri mengubah sejumlah ketentuan, tetapi Pasal 11 tidak termasuk dalam daftar pasal yang diubah.
GERAM: Harapan Besar Harus Diuji dari Pengalaman Masyarakat
Saya, Muhammad Naufal Taftazani, S.H., juga selaku Ketua Gerakan Rakyat Anti Mafia Hukum (GERAM), menaruh harapan besar kepada Kapolri yang baru.
Harapan tersebut bukan persoalan pergantian figur semata. Yang lebih penting adalah apakah warga yang datang ke kantor polisi memperoleh pelayanan yang semestinya; apakah laporan diproses tanpa harus memiliki koneksi atau membuat persoalannya viral; apakah perkembangan perkara dapat diketahui; apakah korban terlindungi; dan apakah dugaan penyalahgunaan kewenangan di internal dapat diperiksa secara objektif.
Komitmen untuk membuka ruang kritik juga penting. Kritik berbasis fakta tidak seharusnya dipandang sebagai permusuhan terhadap kepolisian. Justru institusi yang membuka ruang koreksi memiliki kesempatan lebih besar mengetahui persoalan yang mungkin tidak terlihat dari laporan administratif.
Saya berharap prinsip “Polisi Bersama Masyarakat” tidak berhenti sebagai kalimat dalam uji kelayakan. Ia perlu diterjemahkan menjadi pelayanan yang dapat dirasakan hingga Polres dan Polsek: penerimaan laporan yang profesional, kepastian penanganan perkara, perlakuan yang setara di hadapan hukum, perlindungan korban, pengawasan anggota, serta keberanian membersihkan praktik yang bertentangan dengan hukum maupun etik.
Kapolri baru telah menyampaikan arah yang dapat diukur. Kini masyarakat dapat mengawasi pelaksanaannya secara objektif: mana yang berhasil, mana yang belum berjalan, dan mana yang masih perlu dikoreksi.
Harapan kami besar, justru karena tanggung jawab Kapolri juga besar.
Referensi:
Sekretariat Negara RI — Presiden Prabowo Lantik Suyudi Ario Seto dan Wahyu Hadiningrat sebagai Kapolri dan Wakapolri — 1 Oktober 2026 — Sumber resmi Setneg
Sekretariat Negara RI — Kapolri Suyudi Prioritaskan Pelayanan Publik, Penegakan Hukum yang Adil, dan Kedekatan dengan Masyarakat — 1 Oktober 2026 — Sumber resmi Setneg
DPR RI — Komitmen Suyudi Jadi Kapolri: Beri Ruang Seluasnya Koreksi dari Masyarakat — 1 Oktober 2026 — Sumber resmi DPR RI
ANTARA — Suyudi Beberkan Agenda 100 Hari, Mulai dari Cek Perkara hingga Polsek — 1 Oktober 2026 — ANTARA
detikNews — Komjen Suyudi Janji Warga Tak Perlu Tunggu ‘No Viral No Justice’ — 1 Oktober 2026 — detikNews
Liputan6 — Calon Kapolri Suyudi Ario Seto Beberkan Program 100 Hari — 1 Oktober 2026 — Liputan6
JDIH Sekretariat Negara — UU Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga UU Kepolisian — 17 Juni 2026 — JDIH Setneg
Muhammad Naufal Taftazani, S.H. | Naufal Lawyer | Pengacara Banyuwangi | Gerakan Rakyat Anti Mafia Hukum (GERAM)
Dukung kami terus menyuarakan keadilan dan advokasi hukum untuk rakyat.
Komentar
Posting Komentar