Macet di Ketapang Update: Antrean Panjang Bukan Sekadar Lalu Lintas, Ini Ujian Tata Kelola Pelabuhan
Macet di Ketapang Update: Antrean Panjang Bukan Sekadar Lalu Lintas, Ini Ujian Tata Kelola Pelabuhan
1. Kemacetan Berhari-hari, Rakyat dan Sopir Logistik Jadi Korban Langsung
BANYUWANGI — Kemacetan panjang kembali terjadi di jalur menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam laporan terbaru, kepadatan kendaraan menuju penyeberangan Ketapang–Gilimanuk disebut berlangsung sekitar tiga hari, mengular hingga kurang lebih 7 kilometer, dan terjadi hampir tanpa henti selama siang hingga malam.
Kawasan yang terdampak bukan hanya pintu masuk pelabuhan. Jalur utama Situbondo–Banyuwangi menuju Ketapang ikut tersendat. Di beberapa laporan, antrean bahkan disebut masih terasa di area Watudodol, sementara kendaraan logistik diarahkan menuju kantong parkir Bulusan sebelum masuk ke kawasan pelabuhan.
Saya melihat ini bukan sekadar urusan “ramai liburan”. Ketika kemacetan terjadi berhari-hari, yang terdampak bukan hanya wisatawan, tetapi juga sopir truk, distribusi barang, pekerja, pelaku usaha, warga lokal, dan masyarakat yang menggantungkan kebutuhan pokok dari kelancaran jalur Jawa–Bali.
2. Lonjakan Liburan, Cuaca, dan Kapasitas Dermaga Diduga Jadi Rangkaian Masalah
Berdasarkan keterangan ASDP Cabang Ketapang yang dikutip media, peningkatan volume kendaraan mulai terjadi sejak Minggu, 21 Juni 2026. Lonjakan terutama berasal dari kendaraan pribadi, bus, serta kendaraan wisatawan selama masa libur sekolah. Peningkatan kendaraan pribadi dan bus disebut mencapai sekitar 30 persen dibanding hari normal.
ASDP kemudian menambah tiga kapal untuk mempercepat pelayanan. Dari kondisi normal sekitar 28 kapal, tambahan ditempatkan untuk membantu layanan di Dermaga LCM, Dermaga Bulusan, dan Dermaga 2. Namun, fakta di lapangan menunjukkan penambahan kapal saja diduga belum cukup bila kapasitas dermaga, kantong parkir, akses jalan, pola bongkar muat, dan manajemen antrean belum benar-benar seimbang.
Faktor cuaca juga sempat memperberat situasi. Arus laut kuat dan gelombang di Selat Bali dilaporkan membuat kapal lebih lambat bersandar. Dalam kondisi normal, kapal bisa sandar sekitar 10–15 menit, tetapi saat arus kuat proses sandar disebut dapat menjadi jauh lebih lama.
Di titik inilah publik berhak bertanya: apakah masalah Ketapang ini murni peristiwa musiman, atau sebenarnya tanda bahwa infrastruktur dan tata kelola penyeberangan kita sudah tertinggal dari beban kendaraan yang terus meningkat?
3. Jangan Tunggu Viral, Negara Harus Hadir dengan Sistem
Saya Muhammad Naufal Taftazani, S.H., selaku Ketua Solidaritas Rakyat untuk Bangsa dan Negara (SORBAN), menilai kemacetan Ketapang harus dibaca sebagai masalah pelayanan publik dan konektivitas nasional. Jalur Ketapang–Gilimanuk bukan jalur kecil. Ini simpul penting Jawa–Bali, bahkan berkaitan dengan arus logistik menuju Bali, Nusa Tenggara, dan kawasan Indonesia Timur.
Kalau setiap musim liburan, cuaca buruk, atau lonjakan logistik selalu menghasilkan antrean panjang, maka patut diduga ada persoalan struktural yang belum selesai. Pemerintah, ASDP, regulator transportasi, kepolisian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan pelabuhan tidak boleh hanya bekerja reaktif saat macet sudah viral.
Yang dibutuhkan adalah sistem yang jelas: informasi antrean real-time, buffer zone yang memadai, pemisahan jalur kendaraan pribadi dan logistik, pengaturan tiket berbasis jam masuk yang disiplin, perluasan kapasitas dermaga, serta rekayasa lalu lintas yang disiapkan sebelum antrean mengular.
Publik tidak boleh terus dipaksa membayar mahal dari kelemahan sistem. Sopir logistik kehilangan waktu. Wisatawan kehilangan tenaga. Warga lokal terdampak akses jalan. Pelaku usaha ikut menanggung keterlambatan distribusi.
Macet di Ketapang bukan sekadar macet. Ini cermin apakah negara mampu mengelola simpul transportasi strategis dengan profesional, terbuka, dan berpihak pada rakyat.
Komentar
Posting Komentar