Apa yang Terjadi di Gang Langgar Samarinda dan Mengapa Bareskrim Turun Tangan?

Apa yang Terjadi di Gang Langgar Samarinda dan Mengapa Bareskrim Turun Tangan?

Muhammad Naufal Taftazani, S.H. | Partner Firma Barometer Hukum Indonesia

Kasus Gang Langgar di Samarinda, Kalimantan Timur, menjadi perhatian publik karena tidak hanya berkaitan dengan dugaan peredaran narkotika, tetapi juga menyeret nama seorang anggota kepolisian, Bripka Dedy Wiratama, yang disebut berperan dalam jaringan tersebut. Berdasarkan pemberitaan ANTARA, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menyebut kawasan Gang Langgar sebagai lokasi dugaan peredaran narkotika yang berjalan secara terorganisasi.

Apa yang Terjadi di Gang Langgar?

Gang Langgar, Samarinda, Kalimantan Timur, disebut menjadi lokasi dugaan transaksi narkotika jenis sabu yang dikendalikan dengan sistem pengawasan berlapis. Dalam keterangan kepolisian yang diberitakan ANTARA, para pelaku diduga menggunakan istilah “sniper” untuk menyebut orang-orang yang bertugas mengawasi pergerakan pembeli, orang asing, atau aparat yang masuk ke area transaksi. Istilah ini bukan berarti penembak jitu, melainkan pengawas lapangan dalam jaringan peredaran narkotika.

Menurut laporan yang sama, sistem pengawasan itu diduga menggunakan handy talky atau HT. Para pengawas disebut berada di beberapa titik sebelum lokasi transaksi, memberikan kode, dan menuntun calon pembeli menuju titik penjualan. ANTARA juga melaporkan bahwa terdapat sekitar 21 pengawas yang memegang HT di sepanjang jalur menuju Blok F Gang Langgar.

Nama Bripka Dedy Wiratama muncul karena ia diduga menjadi salah satu pengawas atau “sniper” dalam jaringan tersebut. Detik melaporkan bahwa Dedy dibawa ke Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pada Jumat, 5 Juni 2026, dan tiba sekitar pukul 15.17 WIB untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan keterlibatannya dalam jaringan narkotika Gang Langgar. Sementara itu, ANTARA sebelumnya melaporkan bahwa pemeriksaan dijadwalkan pukul 15.30 WIB oleh tim gabungan Subdit IV dan Satgas Narcotic Investigation Center Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.

Mengapa Bareskrim Turun Tangan?

Bareskrim turun tangan karena perkara ini tidak dapat dilihat sebagai kasus narkotika biasa. Ada beberapa alasan penting.

Pertama, dugaan peredaran narkotika di Gang Langgar disebut berjalan secara terstruktur. Apabila benar terdapat sistem pengawas, kode, HT, pembatasan akses, dan titik transaksi tertentu, maka pola tersebut menunjukkan adanya dugaan jaringan yang bekerja secara rapi, bukan transaksi spontan perorangan.

Kedua, perkara ini menyeret dugaan keterlibatan oknum anggota Polri. Dalam konteks penegakan hukum, keterlibatan aparat dalam dugaan tindak pidana narkotika merupakan isu serius karena menyangkut penyalahgunaan kepercayaan publik, potensi perlindungan terhadap jaringan kriminal, dan integritas institusi penegak hukum. Okezone melaporkan bahwa Polda Kalimantan Timur telah menjatuhkan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap Bripka Dedy Wiratama setelah sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang disebut dilaksanakan pada 2 Juni 2026.

Ketiga, penanganan oleh Bareskrim menunjukkan bahwa perkara ini memerlukan pendalaman lebih luas, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Detik melaporkan bahwa penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan oknum lain dalam jaringan Gang Langgar.

Dimensi Hukum Perkara Ini

Secara hukum, kasus ini memiliki dua lapis persoalan. Lapis pertama adalah dugaan tindak pidana narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika, termasuk penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, serta ketentuan pidana.

Lapis kedua adalah dugaan pelanggaran etik kepolisian. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 mengatur Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sebagai pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan pejabat Polri dalam menjalankan tugas maupun kehidupan sehari-hari. Karena itu, apabila seorang anggota Polri diduga membekingi atau terlibat dalam jaringan narkotika, persoalannya tidak hanya pidana, tetapi juga menyangkut etik profesi dan kelayakan sebagai anggota kepolisian.

Namun, penting ditegaskan bahwa status pidana seseorang tetap harus dibuktikan melalui proses hukum. Dalam negara hukum, seseorang yang disangka, ditangkap, ditahan, atau dituntut tetap harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini sejalan dengan asas praduga tak bersalah dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia.

Mengapa Kasus Ini Penting bagi Publik?

Kasus Gang Langgar penting karena memperlihatkan bahwa pemberantasan narkotika tidak cukup hanya menangkap pengguna atau pengedar kecil. Apabila sebuah lokasi transaksi dapat berjalan lama, terstruktur, dan memiliki sistem pengamanan sendiri, maka penegakan hukum harus masuk sampai ke aktor yang memberi perlindungan, pengawasan, pembiayaan, atau fasilitas.

Lebih jauh, apabila ada aparat yang diduga terlibat, maka penanganannya harus transparan. Publik perlu melihat bahwa hukum tidak hanya tajam kepada masyarakat biasa, tetapi juga berlaku kepada aparat yang menyalahgunakan kewenangan atau posisinya.

Kesimpulan

Peristiwa Gang Langgar Samarinda bukan sekadar perkara narkotika lokal. Berdasarkan keterangan dan pemberitaan yang tersedia, perkara ini menyangkut dugaan jaringan narkotika terorganisasi, penggunaan sistem pengawasan lapangan, serta dugaan keterlibatan oknum kepolisian. Karena itulah Bareskrim Polri turun tangan.

Langkah hukum berikutnya harus berjalan hati-hati, terbuka, dan berbasis pembuktian. Penegakan hukum yang tegas tetap harus berjalan bersama prinsip due process of law dan asas praduga tak bersalah. Di titik inilah negara diuji: bukan hanya dalam menangkap pelaku, tetapi juga dalam membuktikan perkara secara sah, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.