Mengapa Program Bela Negara Sipil Harus Berbeda dari Pendidikan Prajurit?
Mengapa Program Bela Negara Sipil Harus Berbeda dari Pendidikan Prajurit?
Program Latihan Dasar Militer atau Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi sorotan publik. Di satu sisi, pemerintah menjelaskan bahwa kegiatan tersebut diarahkan untuk membentuk karakter, disiplin, kepemimpinan, integritas, kerja sama, tanggung jawab, profesionalisme, serta kemampuan bekerja di bawah tekanan. Di sisi lain, publik melihat adanya risiko ketika warga sipil ditempatkan dalam format pelatihan yang memakai pendekatan semi-militer, apalagi setelah muncul laporan lima peserta meninggal dunia.
Menurut saya, persoalannya bukan semata-mata apakah bela negara itu penting atau tidak. Bela negara penting. Nasionalisme penting. Disiplin juga penting. Tetapi pertanyaannya: apakah program bela negara sipil boleh diperlakukan sama dengan pendidikan prajurit? Jawabannya jelas harus berbeda.
Saya Muhammad Naufal Taftazani, S.H., sebagai advokat dan Ketua Kantor Hukum #NaufalLawyer, melihat bahwa negara tidak boleh mencampuradukkan tujuan pembinaan warga sipil dengan pembentukan prajurit. Warga sipil yang mengikuti program manajerial koperasi bukan calon kombatan. Mereka bukan sedang disiapkan untuk tugas tempur. Mereka disiapkan untuk mengelola koperasi, uang rakyat, pelayanan ekonomi desa, dan tata kelola kelembagaan. Maka metode pelatihannya harus tunduk pada prinsip proporsionalitas, keselamatan, hak sipil, dan tujuan program.
1. Bela Negara Sipil Adalah Pembinaan Kesadaran, Bukan Pembentukan Prajurit
Bela negara bagi warga sipil adalah pendidikan karakter kebangsaan. Isinya dapat berupa kedisiplinan, kepemimpinan, integritas, ketahanan mental, kerja sama, dan rasa tanggung jawab terhadap bangsa. Tetapi itu berbeda dengan pendidikan prajurit yang memang sejak awal dirancang untuk membentuk personel militer dengan standar fisik, mental, komando, risiko, dan hierarki yang jauh lebih keras.
Di titik ini, pemerintah sendiri menyebut bahwa Latsarmil SPPI tidak bertujuan membentuk peserta menjadi prajurit atau anggota militer. Pernyataan ini penting, karena konsekuensinya jelas: jika pesertanya sipil, tujuannya sipil, dan output-nya juga sipil, maka desain pelatihannya tidak boleh meniru pendidikan prajurit secara membabi buta.
Tidak semua yang berbau disiplin harus dibuat seperti barak. Tidak semua yang disebut bela negara harus dibungkus dengan pendekatan militeristik. Justru negara yang kuat adalah negara yang mampu membedakan mana pembinaan sipil, mana pendidikan militer, mana pelatihan profesi, dan mana pembentukan kombatan.
2. Peserta Sipil Memiliki Kondisi yang Beragam dan Wajib Dilindungi
Prajurit masuk melalui seleksi fisik, kesehatan, psikologi, dan kesiapan hidup militer yang berbeda. Mereka masuk ke dalam rezim dinas keprajuritan dengan konsekuensi hukum, organisasi, komando, dan disiplin militer. Sementara peserta sipil berasal dari latar belakang yang jauh lebih beragam: akademisi, lulusan perguruan tinggi, calon pengelola koperasi, masyarakat sipil, bahkan bisa memiliki kondisi medis khusus.
Karena itu, pelatihan bela negara sipil harus memiliki standar mitigasi yang lebih manusiawi. Harus ada pemeriksaan kesehatan yang bukan formalitas. Harus ada kategorisasi risiko. Harus ada keringanan bagi peserta dengan kondisi khusus. Harus ada hak menunda tanpa kehilangan hak administratif. Harus ada pengawasan medis aktif. Harus ada batas yang tegas antara pembinaan mental dan pemaksaan fisik.
Jika sampai ada peserta meninggal dunia, maka negara tidak cukup menjawab dengan kalimat “sudah sesuai prosedur”. Justru prosedurnya yang harus diuji. Apakah prosedur itu membaca risiko secara serius? Apakah panitia memiliki protokol penghentian latihan? Apakah tenaga medis punya kewenangan menghentikan peserta? Apakah komandan lapangan lebih mendengar sinyal medis atau tetap mengejar target kegiatan?
3. Koperasi Rakyat Membutuhkan Manajer Berintegritas, Bukan Simbol Disiplin yang Mengabaikan Risiko
Calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih memang harus berintegritas. Mereka akan bersentuhan dengan keuangan, pelayanan masyarakat, tata kelola usaha, dan kepercayaan publik. Tetapi integritas manajerial tidak cukup dibangun dengan tekanan fisik. Integritas dibangun melalui akuntabilitas, transparansi, kemampuan administrasi, etika pengelolaan dana, literasi hukum koperasi, pencegahan konflik kepentingan, dan keberanian menolak penyimpangan.
Jika negara ingin membangun manajer koperasi yang kuat, maka kurikulumnya harus lebih banyak bicara soal audit, pelaporan, tata kelola, pencegahan korupsi, pelayanan anggota, digitalisasi koperasi, analisis risiko usaha, dan perlindungan uang rakyat. Disiplin boleh diajarkan. Tetapi disiplin tidak boleh menjadi panggung yang menutupi kekosongan substansi manajerial.
Menurut saya, yang dibutuhkan bukan penghapusan total nilai bela negara, melainkan koreksi desain. Bela negara sipil harus berbasis konstitusi, HAM, keselamatan, dan tujuan profesi. Pelatihan sipil harus punya wajah sipil. Tegas, tetapi tidak brutal. Disiplin, tetapi tidak menutup mata pada risiko. Nasionalis, tetapi tidak menghilangkan akal sehat.
Kita tidak sedang menolak bela negara. Kita menolak jika bela negara dipakai sebagai alasan untuk menyeragamkan tubuh, kondisi, dan risiko semua warga sipil. Negara harus hadir sebagai pelindung, bukan sekadar pelatih ketahanan.
Maka program bela negara sipil harus berbeda dari pendidikan prajurit karena subjeknya berbeda, tujuannya berbeda, dasar hukumnya berbeda, risikonya berbeda, dan tanggung jawab negaranya juga berbeda. Warga sipil harus dididik agar mencintai negara, bukan diperlakukan seolah-olah mereka telah menyerahkan seluruh hak sipilnya kepada sistem komando militer.
Referensi: UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Permenhan tentang Pembinaan Kesadaran Bela Negara, ANTARA, detikNews, Inilah.com.
Komentar
Posting Komentar