74 Kilogram Emas, Dua Tersangka, dan Ujian Kejujuran Penegakan Hukum
Jakarta, 18 Juli 2026 — Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Jumat, 17 Juli 2026, melimpahkan tersangka Don Ritto beserta sejumlah barang bukti kepada Kejaksaan Agung di Jakarta. Pelimpahan itu merupakan tahapan lanjutan dalam penanganan beberapa perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang juga menempatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, sebagai tersangka.
Barang bukti yang diserahkan bukan angka kecil. Berdasarkan keterangan yang dikutip ANTARA, barang tersebut meliputi uang tunai Rp6,059 miliar, emas sebanyak 74 batang dengan berat sekitar 74,01 kilogram, uang USD6.370.921, dan SGD16.068.804. Polri menyatakan pemeriksaan keaslian uang dan emas melibatkan Bank Indonesia, Pegadaian, laboratorium forensik Bareskrim, serta United States Secret Service untuk mata uang dolar Amerika Serikat.
Menurut keterangan Polri yang dikutip ANTARA pada 11 Juli 2026, penetapan Don Ritto dan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dilakukan setelah pemeriksaan 15 saksi, dua ahli, dan gelar perkara. Don Ritto disangkakan dengan ketentuan tindak pidana pencucian uang, sedangkan Febrie Adriansyah disangkakan dengan ketentuan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Penyidik juga mencantumkan pasal alternatif dalam KUHP baru. Seluruh sangkaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses peradilan.
Perkara yang ditangani disebut mencakup beberapa klaster, antara lain dugaan permasalahan dalam tata kelola batu bara, perkara PT Asabri dan Jiwasraya, serta dugaan pencucian uang yang berkaitan dengan penyelesaian utang PT Cakrawala Bumi Sriwijaya kepada PT Kertas Nusantara Indonesia. Kejaksaan Agung kemudian menerbitkan tiga surat perintah penyidikan untuk memisahkan penanganan klaster-klaster tersebut.
Febrie Adriansyah telah menjalani pemeriksaan sekitar sepuluh jam. Menurut kuasa hukumnya, ia menerima 18 pertanyaan dan tidak ditahan setelah pemeriksaan. Sementara itu, Don Ritto ditahan setelah pelimpahan. Keterangan mengenai tidak ditahannya Febrie berasal dari pihak kuasa hukum dan harus dibedakan dari penjelasan resmi mengenai pertimbangan penyidik.
Pihak kuasa hukum masing-masing tersangka telah menyampaikan bantahan dan keberatan terhadap sangkaan. Posisi pembelaan tersebut merupakan bagian sah dari proses hukum, tetapi sama seperti tuduhan penyidik, kebenarannya harus diuji melalui bukti dan persidangan, bukan diputuskan melalui perang pernyataan di media.
Barang Bukti Besar Tidak Boleh Menggantikan Pembuktian
Tujuh puluh empat kilogram emas dan uang dalam beberapa mata uang memang mudah menjadi headline. Namun hukum tidak bekerja berdasarkan daya kejut sebuah konferensi pers.
Pertanyaan utamanya bukan hanya berapa banyak barang yang disita. Pertanyaan yang lebih penting adalah dari mana aset tersebut berasal, siapa pemilik secara hukum, siapa pemilik manfaat sesungguhnya, kapan aset diperoleh, bagaimana aset berpindah tangan, dan transaksi mana yang dapat dihubungkan dengan tindak pidana yang disangkakan.
Setiap barang bukti harus mempunyai rantai penguasaan yang jelas. Harus ada dokumen penyitaan, pencatatan jumlah, hasil verifikasi, tempat penyimpanan, pihak yang mempunyai akses, dan mekanisme audit. Kekeliruan dalam rantai penguasaan barang bukti dapat merusak keandalan pembuktian, bahkan ketika nilai barang yang disita sangat besar.
Karena itu, publik tidak boleh disuguhi parade emas tanpa penjelasan mengenai jejak uang. Jika asal-usul, kepemilikan, dan hubungan kausal antara aset dengan tindak pidana tidak diterangkan secara terukur, nilai fantastis hanya akan menjadi tontonan. Penegakan hukum tidak membutuhkan panggung yang lebih besar. Penegakan hukum membutuhkan pembuktian yang lebih bersih.
Ketika Penegak Hukum Diperiksa, Konflik Kepentingan Harus Diputus
Saya Muhammad Naufal Taftazani, S.H., advokat dan Ketua Gerakan Rakyat anti Mafia Hukum atau GERAM, menilai perkara ini merupakan ujian serius bagi keberanian institusi hukum untuk memeriksa dirinya sendiri.
Febrie Adriansyah bukan tersangka biasa dari luar lingkungan penegakan hukum. Ia pernah menduduki posisi strategis sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Posisi tersebut membuat perkara ini mempunyai dimensi kelembagaan yang tidak dapat diabaikan.
Tidak cukup bagi sebuah institusi untuk menyatakan dirinya profesional. Profesionalitas harus dibuktikan melalui mekanisme yang dapat diuji. Ketika seorang pejabat atau mantan pejabat tinggi diperiksa oleh institusi tempat ia pernah mempunyai kewenangan dan jaringan kerja, pagar konflik kepentingan harus dibuat lebih tebal, bukan lebih tipis.
Kejaksaan berdasarkan undang-undang menjalankan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman secara merdeka. Justru karena independensi itu penting, mekanisme akuntabilitas juga harus kuat. Independensi tidak boleh diartikan sebagai kebebasan dari pengawasan. Independensi berarti bebas dari intervensi yang tidak sah, tetapi tetap tunduk pada hukum, bukti, pengujian, dan pertanggungjawaban publik.
Dalam perkara ini, diperlukan setidaknya empat pagar pengaman.
Pertama, pemisahan tim dan kewenangan secara nyata untuk mencegah pihak yang mempunyai hubungan struktural, profesional, atau kepentingan langsung memengaruhi penanganan perkara.
Kedua, pelacakan transaksi oleh lembaga yang mempunyai kewenangan dan kapasitas, termasuk pertukaran data yang sah dengan PPATK serta lembaga pengawas lain sesuai lingkup tugasnya.
Ketiga, pengawasan eksternal terhadap administrasi penyidikan, rantai penguasaan barang bukti, dan perkembangan perkara, tanpa mencampuri independensi pembuktian.
Keempat, publikasi perkembangan proses secara berkala. Bukan membuka seluruh strategi penyidikan, tetapi menjelaskan tahapan yang telah dilakukan, keputusan prosedural penting, dan dasar umum dari keputusan tersebut.
Perbedaan penahanan Don Ritto dan tidak ditahannya Febrie Adriansyah juga harus diterangkan secara objektif. Penahanan bukan hukuman. Tidak semua tersangka harus ditahan. Namun ketika dua tersangka berada dalam rangkaian perkara besar dan memperoleh perlakuan berbeda, penyidik perlu menjelaskan pertimbangan hukumnya secara proporsional.
Tanpa penjelasan, ruang kosong akan diisi oleh kecurigaan. Penegak hukum tidak dapat menyalahkan publik karena curiga apabila keputusan penting dibiarkan tanpa alasan yang dapat dipahami.
Transparansi Proses, Bukan Pengadilan oleh Opini
Status tersangka bukan putusan bersalah. Asas praduga tak bersalah tetap melekat pada Don Ritto maupun Febrie Adriansyah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini merupakan fondasi negara hukum dan tidak boleh dikurangi hanya karena nilai barang bukti terlihat fantastis atau jabatan tersangka memancing kemarahan publik.
Namun praduga tak bersalah juga tidak boleh dipelintir menjadi alasan untuk menutup proses. Menghormati hak tersangka dan menuntut transparansi institusi bukan dua hal yang saling bertentangan.
Penyidik wajib bekerja berdasarkan ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadi dasar utama pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Penyesuaian ketentuan pidana setelah berlakunya KUHP baru juga telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.
Titik kritisnya sederhana: semua pihak harus diuji dengan standar yang sama.
Pangkat tidak boleh menjadi tameng. Kedekatan institusional tidak boleh menjadi alasan perlakuan istimewa. Sebaliknya, kemarahan publik juga tidak boleh menjadi dasar untuk menghilangkan hak pembelaan.
GERAM menuntut agar perkara ini ditangani dengan lima ukuran yang dapat diperiksa:
- Asal-usul dan kepemilikan manfaat setiap aset harus ditelusuri.
- Rantai penguasaan barang bukti harus terdokumentasi dan dapat diaudit.
- Konflik kepentingan harus dicegah melalui pemisahan kewenangan yang nyata.
- Perbedaan keputusan penahanan harus mempunyai alasan hukum yang objektif.
- Perkembangan perkara harus disampaikan secara berkala tanpa mengganggu penyidikan.
Jika perkara ini hanya berakhir pada parade barang bukti, saling bantah antarpihak, dan konferensi pers tanpa kejelasan pembuktian, maka publik berhak menilai bahwa yang dipertontonkan adalah drama kelembagaan, bukan pertanggungjawaban hukum.
Institusi hukum tidak memperoleh kepercayaan hanya karena meminta masyarakat percaya. Kepercayaan lahir ketika proses dapat diperiksa, keputusan dapat dijelaskan, dan setiap orang diperlakukan dengan ukuran yang sama.
Kasus ini bukan hanya perkara tentang Don Ritto atau Febrie Adriansyah. Ini adalah pemeriksaan terhadap daya tahan sistem hukum Indonesia ketika dugaan pelanggaran justru menyentuh orang yang pernah berada di pusat kekuasaan penegakan hukum.
Referensi:
Muhammad Naufal Taftazani, S.H. | Naufal Lawyer | Pengacara Banyuwangi | Gerakan Rakyat anti Mafia Hukum (GERAM)
Komentar
Posting Komentar