Front Keamanan Muslim ala Pezeshkian: Persatuan Islam atau Blok Perang Baru?
Presiden Iran Masoud Pezeshkian kembali melempar gagasan besar dalam politik kawasan: perlunya negara-negara Muslim membangun front bersama, atau setidaknya sebuah arsitektur keamanan regional yang tidak terus-menerus disetir oleh kepentingan kekuatan luar. Pernyataan itu disampaikan dalam kunjungan kenegaraannya ke Pakistan, setelah rangkaian diplomasi yang juga terkait dengan nota kesepahaman Iran–Amerika Serikat yang dikenal sebagai Islamabad MoU.
Dalam pernyataannya bersama Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Pezeshkian menekankan bahwa perdamaian jangka panjang di Asia Barat dan Teluk Persia tidak akan lahir dari tekanan, blokade, atau intervensi asing, melainkan dari dialog jujur, saling menghormati, serta kerja sama negara-negara kawasan. Ia juga menyebut peran beberapa negara seperti Qatar, Arab Saudi, Mesir, dan Turki dalam upaya menurunkan ketegangan.
Gagasan ini kemudian banyak dibaca sebagai embrio “NATO versi dunia Islam”. Namun, secara hukum dan politik internasional, istilah itu harus ditempatkan secara hati-hati. Belum ada naskah traktat pertahanan bersama yang dipublikasikan, belum ada struktur komando militer kolektif yang jelas, dan belum ada klausul pertahanan bersama yang mengikat layaknya aliansi militer formal. Yang ada saat ini adalah sinyal politik: dunia Islam didorong untuk tidak hanya menjadi penonton, korban, atau medan tempur dari pertarungan kekuatan besar.
- Bukan Sekadar Gagasan Keamanan, Tapi Kritik atas Ketergantungan Kawasan
Saya Muhammad Naufal Taftazani, S.H., memandang gagasan ini sebagai peringatan keras bagi negara-negara Muslim: selama keamanan kawasan diserahkan kepada aktor luar, maka perdamaian akan selalu menjadi barang pinjaman. Hari ini bisa disebut perlindungan, besok bisa berubah menjadi tekanan; hari ini disebut stabilitas, besok bisa menjadi justifikasi operasi militer.
Sebagai Ketua Solidaritas Rakyat untuk Bangsa dan Negara (SORBAN), saya menilai dunia Islam memang membutuhkan koordinasi politik dan keamanan yang lebih serius. Tetapi koordinasi itu tidak boleh jatuh menjadi proyek kekuasaan baru yang hanya memindahkan dominasi dari satu tangan ke tangan lain. Jika front keamanan Muslim hanya menjadi panggung retorika para elite, maka rakyat tetap akan menjadi korban. Namun jika ia dibangun di atas hukum internasional, kemanusiaan, anti-agresi, penghormatan kedaulatan, dan perlindungan warga sipil, maka gagasan ini layak dibahas lebih serius.
- “NATO Islam” Berbahaya Jika Hanya Meniru Logika Blok Perang
Istilah “NATO versi dunia Islam” terdengar gagah, tetapi juga menyimpan jebakan. Dunia Islam tidak membutuhkan mesin perang baru yang hanya mengganti bendera. Dunia Islam membutuhkan mekanisme pencegahan konflik, diplomasi cepat, pertahanan kolektif terhadap agresi, pengamanan jalur energi, perlindungan warga sipil, dan penyelesaian sengketa antarnegara Muslim sebelum konflik menjadi perang terbuka.
Jika konsep ini diduga diarahkan untuk membangun blok militer agresif, maka ia berpotensi menambah bara di kawasan. Tetapi jika konsep ini diarahkan sebagai front keamanan defensif, forum diplomasi strategis, dan payung stabilitas regional tanpa campur tangan pihak luar, maka gagasan Pezeshkian dapat menjadi momentum penting.
Di sinilah negara-negara seperti Pakistan, Turki, Qatar, Arab Saudi, Mesir, Indonesia, Malaysia, dan negara Muslim lain seharusnya tidak hanya membaca gagasan ini sebagai isu Iran semata. Ini adalah pertanyaan besar tentang masa depan tata keamanan dunia Islam. Apakah negara-negara Muslim akan terus tercerai-berai, atau mulai membangun bahasa bersama dalam menghadapi agresi, konflik energi, sanksi ekonomi, perang proksi, dan krisis kemanusiaan?
- Indonesia Jangan Sekadar Menonton
Indonesia sebagai negara Muslim besar tidak boleh hanya menjadi komentator moral. Indonesia memiliki konstitusi yang menolak penjajahan dan mengamanatkan keterlibatan dalam ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka, setiap gagasan keamanan kawasan di dunia Islam perlu dilihat dengan kacamata prinsip: apakah ia mencegah perang, atau justru memperluas medan perang?
Sebagai advokat dan aktivis, saya berpandangan bahwa Indonesia perlu mendorong jalur diplomasi aktif: penguatan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), perlindungan rakyat sipil Palestina dan Lebanon, penghormatan kedaulatan negara, penghentian agresi lintas batas, serta mekanisme penyelesaian konflik yang transparan dan tidak tunduk pada kepentingan imperium mana pun.
Gagasan Pezeshkian patut diuji, bukan disembah. Ia harus diuji dari sisi hukum internasional, kemanusiaan, mandat Piagam PBB, dan dampaknya bagi rakyat. Jangan sampai atas nama persatuan Islam, rakyat kembali dimobilisasi untuk proyek elite. Tetapi jangan pula dunia Islam terus dipaksa menjadi pasar senjata, ladang minyak, dan papan catur geopolitik pihak luar.
Bila benar dunia Islam ingin membangun front bersama, maka front itu harus berdiri di atas lima prinsip: anti-agresi, perlindungan warga sipil, penghormatan kedaulatan, penyelesaian sengketa secara damai, dan kemandirian kawasan dari campur tangan asing. Tanpa itu, “front keamanan” hanya akan menjadi istilah indah untuk konflik yang lebih panjang.
Penutup
Pernyataan Pezeshkian dari Islamabad adalah sinyal bahwa arah politik kawasan sedang bergerak. MoU Iran–AS membuka ruang diplomasi, tetapi juga memperlihatkan betapa rapuhnya perdamaian ketika kekuatan besar masih membawa ancaman militer di atas meja. Dunia Islam tidak boleh lugu. Persatuan itu penting, tetapi persatuan tanpa hukum akan menjadi bahaya. Keamanan itu penting, tetapi keamanan tanpa kemanusiaan akan berubah menjadi penindasan baru.
Referensi: President.ir, Dawn, Reuters, The American Presidency Project, Al Jazeera, Xinhua, Tasnim News Agency.
Komentar
Posting Komentar