Purbaya Blak-blakan! Prabowo Sudah Putuskan Bea Cukai Dibubarkan, Menkeu Minta Waktu: NaufalLawyer Dukung Wacana Bubarkan DJBC Jika Sudah Rusak, Ganti Sekalian dengan yang Profesional
Jakarta, Jumat, 3 Juli 2026 — Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali mengguncang ruang publik setelah ia mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto pernah mengambil sikap sangat keras terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam pemberitaan yang mengutip pernyataannya di kanal Curhat Bang Denny Sumargo, Purbaya menyebut bahwa apabila dalam waktu tertentu tidak ada perbaikan nyata, Bea Cukai dapat dibubarkan dan diganti dengan sistem lain, termasuk kemungkinan pelibatan lembaga inspeksi internasional SGS.
Saya, Muhammad Naufal Taftazani, S.H., sebagai advokat, Ketua Kantor Hukum #NaufalLawyer dan Ketua Solidaritas Rakyat untuk Bangsa dan Negara atau SORBAN, mendukung wacana pembubaran atau perombakan total Direktorat Jenderal Bea dan Cukai apabila memang terbukti kerusakannya sudah struktural, berulang, dan tidak mampu lagi diperbaiki dengan cara tambal sulam.
Bagi saya, negara tidak boleh takut mengganti mesin birokrasi yang diduga sudah tidak sehat. Negara tidak boleh terus-menerus memaksa rakyat percaya kepada institusi yang berkali-kali dipersoalkan, dikeluhkan, dan diduga menjadi ruang bermain oknum. Bea Cukai memang punya fungsi penting: pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, fasilitasi, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Justru karena fungsinya sangat strategis, maka toleransi terhadap kerusakan sistemik harus semakin kecil, bukan semakin besar.
1. Jika Sudah Rusak Struktural, Jangan Cuma Ganti Orang
Masalah besar birokrasi sering kali bukan hanya satu-dua orang. Masalahnya bisa berada pada kultur, rantai komando, titik rawan pungutan, celah diskresi, lemahnya pengawasan, dan rendahnya akuntabilitas publik. Maka ketika Presiden disebut memberi ultimatum keras kepada Bea Cukai, itu harus dibaca sebagai alarm serius: negara sedang kehilangan kesabaran.
Saya mendukung apabila evaluasi dilakukan dari atas sampai bawah. Kalau hanya memutasi pejabat, sementara pola lama tetap hidup, maka yang terjadi hanya pergantian pemain. Rakyat butuh perubahan sistem, bukan sekadar wajah baru dalam struktur lama.
2. Reformasi Bea Cukai Harus Terukur, Bukan Retorika
Wacana pembubaran atau penggantian DJBC tentu tidak boleh dilakukan secara emosional. Negara tetap membutuhkan fungsi kepabeanan dan cukai. Barang masuk-keluar harus diawasi, penerimaan negara harus dipungut, penyelundupan harus dicegah, dan industri dalam negeri harus dilindungi. Tetapi pertanyaannya: apakah fungsi itu masih harus dijalankan oleh struktur lama yang sama, atau sudah waktunya didesain ulang dengan standar profesional, digital, transparan, dan diawasi ketat?
Sejumlah pandangan ahli juga mengingatkan bahwa fungsi Bea Cukai tetap penting, tetapi reformasinya harus total, mencakup penggantian personel bermasalah, penguatan manajemen risiko, digitalisasi, standar layanan yang transparan, serta integrasi data lintas instansi.
3. Kasus Dugaan Korupsi Jadi Peringatan Keras
Publik tidak marah tanpa sebab. Pada 3 Juli 2026, tiga mantan pejabat Bea Cukai didakwa menerima suap dan gratifikasi dengan nilai total yang diberitakan mencapai Rp78,81 miliar dalam perkara dugaan korupsi importasi barang tiruan periode 2025–2026. Dakwaan seperti ini, meski tetap harus diuji di pengadilan, menjadi peringatan keras bahwa masalah di sektor kepabeanan tidak bisa dianggap sebagai isu kecil.
Kalau benar masih ada oknum yang mempermainkan arus barang, mempermudah impor bermasalah, melindungi penyelundupan, atau mengambil keuntungan dari celah pengawasan, maka dampaknya bukan hanya kepada kas negara. Dampaknya sampai kepada pedagang kecil, industri lokal, UMKM, konsumen, dan rakyat yang harus menanggung akibat dari pasar yang tidak adil.
Saya mendukung wacana Presiden Prabowo dan ketegasan Menkeu Purbaya sepanjang diarahkan untuk membersihkan sistem, bukan sekadar membuat panggung politik. Kalau Bea Cukai masih bisa diperbaiki, buktikan dengan indikator terbuka: penurunan penyelundupan, peningkatan penerimaan, pengurangan pungli, layanan cepat, audit terbuka, dan penindakan tanpa tebang pilih. Tetapi kalau tidak bisa, maka jangan ragu: bubarkan struktur yang rusak, bangun ulang lembaga kepabeanan dengan orang-orang profesional, berintegritas, dan diawasi publik.
Negara tidak boleh kalah oleh oknum. Negara tidak boleh disandera oleh birokrasi yang diduga rusak. Kalau lembaga sudah menjadi beban rakyat, maka keberanian politik untuk merombak total adalah bagian dari tanggung jawab konstitusional.
Referensi: Warta Ekonomi, CNN Indonesia, ANTARA News, ANTARA Foto/ANTARA Jogja, situs resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, JDIH Kementerian Keuangan.
Komentar
Posting Komentar